KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT

Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan sikap politiknya dengan memboikot perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas) tahun ini. Sikap tersebut diambil sebagai bentuk protes atas belum ditepatinya janji Presiden untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam waktu 90 hari.

Dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT di LBH Jakarta, Rabu (15/4/2026), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Kahar S. Cahyono, menegaskan bahwa RUU PPRT bukan isu baru dan telah diperjuangkan selama puluhan tahun oleh berbagai elemen masyarakat.

“RUU PPRT ini bukan isu yang baru. Dia bukan isu satu dua tahun, dia belasan tahun bahkan sudah mencapai puluhan tahun,” ujar Kahar.

Ia menyoroti ketimpangan dalam proses legislasi di Indonesia, di mana sejumlah undang-undang dapat disahkan secara cepat, sementara RUU yang menyangkut perlindungan pekerja justru berlarut-larut.

“Tentu kelas pekerja tidak akan pernah lupa tentang bagaimana Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Ini adalah undang-undang yang ditolak juga oleh semua elemen... tapi kemudian bisa dengan cepat diloloskan dan kemudian disahkan. Tapi giliran kemudian ada Undang-Undang PPRT itu sangat lambat sekali,” tegasnya.

Kahar menekankan bahwa saat ini tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Presiden, menyusul telah diserahkannya RUU PPRT sebagai inisiatif DPR kepada pemerintah. Ia mendesak agar pemerintah segera menerbitkan Surat Presiden (Surpres) sebagai langkah awal pembahasan bersama DPR.

“Tadi sudah ada update yang sangat menggembirakan bahwa saat ini memang bola ada di tangan Presiden. Maka karena dia ada di pemerintah, ada di Presiden, maka kita juga butuh sebuah komitmen untuk menunaikan ini dengan cara yang cepat,” katanya.

Lebih jauh, KSPI juga mengkritik minimnya partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU tersebut. Kahar menyebut tidak adanya meaningful participation membuat masyarakat sipil seperti berada “di ruang gelap” tanpa kejelasan perkembangan legislasi.

Kahar mengingatkan kembali janji yang pernah diucapkan Presiden Prabowo Subianto pada May Day tahun lalu di depan ribuan buruh. Saat itu, Presiden menjanjikan RUU PPRT akan disahkan dalam waktu 90 hari.

“Presiden menjanjikan undang-undang ini akan disahkan dalam waktu 3 bulan, 90 hari. Dan itu artinya kita sudah juga lewat berbulan-bulan ini juga menjelang May Day yang kemudian janji itu juga belum direalisasikan,” ujarnya.

Atas dasar itu, KSPI memutuskan tidak akan menghadiri perayaan May Day di Monas yang rencananya juga akan dihadiri Presiden. Sebagai gantinya, mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.

“Bagi KSPI tidak akan menghadiri May Day yang ada di Monas. Kenapa tidak hadir... karena tadi ini adalah soal janji yang belum dipenuhi,” tegas Kahar.

Ia menambahkan, kehadiran negara tidak boleh sebatas simbolik dalam perayaan, melainkan harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak pekerja.

Senada dengan itu, perwakilan Emancipate Indonesia dan Suara Muda Kelas Pekerja, Margianta, menegaskan bahwa pilihan ada di tangan Presiden, yaitu menjadikan May Day sebagai perayaan atau justru momentum penagihan janji.

“Mau merayakan atau mau ditagih janji,” katanya.

Ia juga menilai penundaan pengesahan RUU PPRT sebagai bentuk “utang” negara kepada rakyat kecil. Menurutnya, May Day tahun ini seharusnya menjadi perayaan atas disahkannya RUU tersebut, bukan lagi ajang untuk menagih komitmen pemerintah.

"Inilah waktunya tahun ini mari jadikan May Day itu adalah perayaan atas sahnya RUU PPRT bukan lagi penagihan janji. Karena di warung saja utang kasbon itu nggak boleh, masa di tingkat negara utang terus sama pemenuhan hak PPRT?" ujar Margianta.

Sementara itu, perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Zainal Arifin, menilai lambannya pengesahan RUU PPRT sebagai bentuk penundaan keadilan bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

“Dengan berlarut-larutnya, ditunda-tundanya atau tidak dipercepatnya pengesahan terhadap RUU PPRT ini maka kita sedang menunda keadilan, sedang membiarkan proses-proses kekerasan berlangsung di ruang-ruang gelap,” pungkasnya.

Koalisi masyarakat sipil pun mendesak pemerintah segera menerbitkan Surpres dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) agar pembahasan RUU PPRT dapat segera dimulai bersama DPR.

Reporter: Dinda Pramesti K.