Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas

Suara.com - Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menjadi kuasa hukum delapan pemohon dalam Perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 16 April 2026.

Perkara tersebut terkait permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan 15, Pasal 7 ayat (4), Pasal 47 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) huruf b, c, d, e, serta Pasal 53 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, juga Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan langkah tersebut merupakan bentuk keberlanjutan gerakan masyarakat sipil untuk menolak perluasan jabatan militer di ranah sipil, impunitas TNI, serta perpanjangan masa pensiun jenderal TNI yang dinilai berdampak buruk bagi organisasi TNI itu sendiri.

Melalui keterangannya, Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menegaskan bahwa Undang-Undang TNI tidak hanya mengabaikan partisipasi publik, tetapi juga memperkuat pengaruh militer dalam ruang-ruang sipil.

Dalam kesimpulan tersebut, Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan mengargumentasikan bahwa para pemohon secara sah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Hal itu didasarkan pada kerugian dan/atau potensi kerugian konstitusional akibat berlakunya objek-objek permohonan a quo.

Selanjutnya, pokok permohonan yang diajukan dalam kesimpulan adalah sebagai berikut:

Pertama, terkait tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membantu tugas pemerintahan di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, ketentuan tersebut dinilai berpotensi melegitimasi masuknya tentara ke urusan perburuhan antara pekerja dan pengusaha.

Penanganan pemogokan dan konflik komunal pada hakikatnya merupakan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi kewenangan mutlak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, bukan tugas militer.

Kedua, terkait tugas pokok TNI dalam OMSP untuk membantu menanggulangi ancaman pertahanan siber sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15, pertahanan siber dalam skala serangan antarnegara (cyber war) yang mengancam kedaulatan negara seharusnya menjadi bagian integral dari tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Perang (OMP) sebagaimana mandat Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam permohonan a quo, para pemohon telah menguraikan kaitan cyber defense dengan cyber war berupa serangan siber dari negara lain yang mengancam kedaulatan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, hal tersebut merupakan tugas pokok TNI sebagai bagian dari operasi militer perang. Namun, pengklasifikasian pertahanan siber semata-mata sebagai OMSP atau tugas perbantuan dinilai akan mendegradasi makna konstitusional tugas pertahanan negara.

Ketiga, terkait ketentuan Pasal 7 ayat (4) yang dinilai menghilangkan peran konstitusional DPR RI untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas setiap bentuk pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam OMSP, hal itu disebut sebagai bentuk pelumpuhan kekuasaan sipil untuk mengontrol militer.

Ketentuan ini dinilai memberikan diskresi terlalu besar kepada Presiden yang notabene merupakan Panglima Tertinggi, serta berpotensi menjadi landasan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Keempat, terkait pelibatan personel militer aktif di sejumlah lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1), tim menilai ketentuan tersebut secara fundamental bertentangan dengan fungsi pertahanan yang diamanatkan konstitusi.

Profesionalisme militer menuntut fokus tunggal, latihan berkelanjutan, dan pengabdian penuh pada ranah pertahanan.

Sejatinya, TNI ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara guna menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer perang dan OMSP, serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Karena itu, prajurit TNI harus dididik menjadi tentara yang profesional, terdidik (well-educated), terlatih dengan baik (well-trained), diperlengkapi dengan baik (well-equipped), memiliki kesejahteraan yang memadai (welfare), bermotivasi baik (well-motivated), serta tidak terlibat dalam politik praktis.

Kelima, terkait batas usia pensiun perwira tinggi TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, c, d, e, dan Pasal 53 ayat (4), ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan penumpukan perwira (logjam) yang semakin serius.

Dengan meningkatnya jumlah lulusan akademi militer yang tidak sebanding dengan ketersediaan jabatan, perpanjangan usia pensiun justru dinilai mempersempit ruang promosi.

Kondisi ini dinilai menciptakan stagnasi struktural yang berdampak pada efektivitas organisasi, sekaligus membuka ruang bagi penyimpangan fungsi militer ke luar ranah pertahanan.

Alih-alih memperpanjang usia pensiun yang berimplikasi pada pembengkakan struktur dan anggaran, negara dinilai seharusnya memprioritaskan pembenahan sistem karier, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta penguatan profesionalisme militer.

Keenam, terkait ketentuan peralihan dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), tim menilai aturan tersebut secara eksplisit menghalangi, menunda, serta menegasikan keberlakuan norma Pasal 65 ayat (2), sehingga menggeser dasar penentuan yurisdiksi kembali pada status pelaku sebagai prajurit.

Pergeseran ini dinilai menjauhkan sistem peradilan militer Indonesia dari model yurisdiksi hibrida yang semestinya menitikberatkan pada sifat dan jenis perbuatan, serta menimbulkan ketidaksesuaian dengan arah politik hukum yang telah diamanatkan.

Terlebih, pemerintah dan DPR disebut telah secara sengaja tidak melanjutkan pembahasan perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selama 17 tahun, terakhir pada 2009.

Implikasi keberlakuan pasal ini disebut telah dirasakan langsung oleh kuasa hukum pemohon, yakni Saudara Andrie Yunus, yang menjadi korban upaya pembunuhan dalam suatu operasi intelijen yang dilakukan oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Para pelaku disebut kemungkinan besar akan diadili melalui peradilan militer.

"Penyerahan kesimpulan ini menandai babak akhir dari proses persidangan di tingkat pemeriksaan. Kami berharap Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya konstitusi dan kepastian hukum yang berkeadilan di Indonesia," tulis YLBHI.