Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI

Suara.com - Operasi militer yang dilakukan TNI di wilayah Pegunungan Tengah memakan korban. Komite Nasional Papua Barat atau KNPB melansir sedikitnya 9 warga sipil meninggal dunia akibat penembakan.

Badan Pengurus Pusat KNPB dalam konferensi pers di Waena, Kota Jayapura, Senin (20/4) awal pekan ini mengatakan, korban tewas itu setelah TNI melakukan operasi militer di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Dalam konferensi pers yang digelar di Waena, Kota Jayapura, pada Senin (20/4/2026), KNPB memaparkan data terkait dampak operasi militer yang berlangsung pada 14 April 2026 lalu.

Berdasarkan laporan yang mereka himpun dari lapangan, operasi tersebut berdampak langsung pada pemukiman warga di dua titik utama, yakni Kampung Tenoti dan Kampung Kumikomo.

Kesembilan warga sipil yang tewas karena luka tembak itu termasuk seorang balita berusia lima tahun bernama Para Walia.

Berikut data selengkapnya:

1. Wundilina Kogoya (36)
2. Kikungge Walia (55)
3. Pelen Kogoya (65)
4. Tigiagan Walia (76)
5. Ekimira Kogoya (47)
6. Daremet Telenggen (55)
7. Inikiwewo Walia (52)
8. Amer Walia (77)
9. Serta seorang anak berusia lima tahun, Para Walia.

Selain korban meninggal, tercatat lima orang lainnya mengalami luka-luka dan saat ini memerlukan penanganan medis yang serius.

Laporan ini menambah daftar panjang catatan kelam konflik di wilayah tersebut yang kian mengkhawatirkan masyarakat sipil.

Diserang lewat udara

Dikutip dari Suara Papua, Ketua Umum KNPB, Agus Kossay, mengungkapkan operasi militer yang terjadi pada 13-14 April di Distrik Pogoma dan Kembru tidak hanya melibatkan personel darat, tetapi juga menggunakan alutsista udara.

“Warga sipil tentu saja menjadi kelompok yang paling terdampak dalam situasi ini,” ujar Agus.

Ia menambahkan, pengerahan teknologi tersebut berdampak langsung ke kawasan sipil yang seharusnya menjadi zona aman.

Terkait simpang siur data, Kossay mengakui adanya potensi jumlah korban yang lebih besar dari yang terdata saat ini.

Selain laporan 9 korban meninggal dan 5 luka-luka, ada pula data lain yang menyebutkan jumlah korban tewas mencapai 12 orang dan 7 lainnya terluka.

Bukan hoaks

Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo, menegaskan korban tewas akibat operasi militer TNI itu bukan kebohongan atau hoaks.

Dia juga turut menanggapi klaim-klaim yang beredar dari pihak militer. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari warga di lokasi kejadian, pihaknya menduga pelaku penembakan berasal dari aparat keamanan yang tengah bertugas.

"Yang menembak adalah aparat TNI. Kami ingatkan, media massa harus melakukan verifikasi ketat terhadap setiap informasi, agar tidak terjadi disinformasi," kata Wanimbo.

Tuntutan Investigasi Internasional dan Akses Jurnalis

Merespons tragedi berdarah ini, KNPB mengajukan sejumlah tuntutan krusial kepada Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional.

Poin utama yang didesak adalah penghentian segera seluruh operasi militer di wilayah pemukiman warga, khususnya di lokasi-lokasi yang menjadi tempat pengungsian warga sipil di Distrik Kembru.

KNPB juga menegaskan, perlunya investigasi internasional yang independen dan transparan untuk menelusuri dugaan pelanggaran HAM berat dalam insiden tersebut.

Mereka menilai investigasi internal tidak akan cukup untuk memberikan keadilan bagi para korban.

Selain itu, transparansi informasi menjadi sorotan utama. Pemerintah dituntut untuk membuka akses bagi jurnalis nasional maupun internasional, serta lembaga kemanusiaan agar dapat masuk ke wilayah konflik secara bebas.

Hal ini dianggap penting guna memastikan perlindungan warga sipil dan mempermudah penyaluran bantuan kemanusiaan yang saat ini sangat dibutuhkan.

Ketua I KNPB Pusat, Warpo Wetipo, menyatakan sudah saatnya Indonesia menunjukkan komitmen demokrasinya dengan mengizinkan pihak eksternal memantau kondisi di lapangan secara objektif.

“Indonesia seharusnya membuka ruang demokrasi, serta memberi akses bagi jurnalis asing maupun PBB untuk memantau situasi tanah Papua," tegas Warpo.

Senada dengan hal tersebut, KNPB secara spesifik meminta kehadiran Komisaris Tinggi HAM PBB untuk melakukan pemantauan langsung di Tanah Papua demi meredam kekerasan yang terus berulang.