REGIONAL:
- Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemindahan ibu kota, namun pemerintah belum memberikan kepastian arah fungsi Ibu Kota Nusantara.
- Pakar UGM menyarankan pemerintah segera menyusun cetak biru pengembangan IKN guna mencegah risiko menjadi kota kosong.
- Pemerintah perlu menetapkan tahapan pembangunan yang jelas agar aktivitas ekonomi dan pemerintahan di IKN berjalan maksimal.
Akibatnya, geliat ekonomi dan aktivitas masyarakat yang muncul belum cukup kuat membentuk ekosistem perkotaan yang stabil.
Selain soal arah pembangunan, ia turut menyoroti persoalan tata ruang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Menurut dia, meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar IKN perlu diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak memunculkan pembangunan yang tidak terkendali dan merusak konsep ibu kota yang telah dirancang.
"Saya khawatirnya malah ada beberapa kawasan atau beberapa unit tapak yang memang tidak terkontrol," ucapnya.
Ia menilai munculnya warung, homestay, hingga bangunan baru di sekitar kawasan IKN memang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang tumbuh.
Namun, pemerintah tetap harus memastikan seluruh perkembangan tersebut sesuai dengan rencana detail tata ruang (RDTR) agar kualitas kawasan ibu kota tetap terjaga.
Di sisi lain, Sani melihat konsep twin cities antara Jakarta dan IKN masih memungkinkan diterapkan. Namun, menurutnya kedua kota tersebut harus memiliki fungsi yang saling melengkapi.
"Kalau twin cities mestinya kalau kita lihat sebagai kota kembar, artinya memang dua-duanya mempunyai fungsi yang mirip, tapi kalau saya menerjemahkan mestinya twin cities itu harus komplementer, yang satu misalnya pemerintahan, yang satu bisnis," tandasnya.
Namun, hingga saat ini keputusan terkait IKN tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dengan anggaran besar yang sudah digelontorkan untuk pembangunan IKN, pemerintah dinilai perlu menunjukkan langkah konkret mengenai strategi dan arah pemanfaatan kawasan tersebut dalam beberapa tahun mendatang.
TERPOPULER