Bengawan Kamto Melawan, Dissenting Opinion Hakim Sebut Tak Ada Niat Jahat di Kasus PT PAL

Suara.com - Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kredit investasi dan modal kerja PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL), Bengawan Kamto, secara resmi menyatakan akan mengajukan banding.

Langkah hukum ini diambil merespons putusan enam tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi.

Pihak kuasa hukum menilai terdapat ketidakadilan yang nyata dalam putusan tersebut, terutama terkait pengabaian fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa perkara ini murni ranah perdata bisnis.

Ilham Kurniawan Dartias, selaku kuasa hukum Bengawan Kamto, menyoroti putusan majelis hakim mengenai uang pengganti sebesar Rp80,1 miliar.

Menurutnya, angka tersebut tidak relevan jika melihat fakta bahwa aset yang menjadi agunan memiliki nilai yang jauh lebih besar. Berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), nilai agunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT PAL pada lelang pertama yang diajukan Bank BNI mencapai angka Rp126 miliar.

"Malah berdasarkan lelang pertama yang diajukan BNI ke KPKNL, nilai PKS PT PAL mencapai Rp126 miliar. Artinya, nilai aset melebihi kewajiban uang pengganti," ujar Ilham dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Ilham menegaskan bahwa dengan nilai agunan yang melebihi uang pengganti, penyelesaian perkara ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum perdata bisnis, bukan dipaksakan ke ranah pidana korupsi.

Pihaknya juga mempertanyakan status penguasaan PKS PT PAL oleh PT Mayang Mangurai Jambi (MMJ). Berdasarkan fakta di lapangan, PT MMJ telah menguasai pabrik tersebut selama hampir tiga tahun enam bulan, namun disebut tidak melakukan pembayaran kewajiban baik kepada Bank BNI maupun Kejaksaan Tinggi Jambi.

Persidangan ini juga diwarnai dengan perbedaan pendapat yang sangat tajam atau dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim, Annisa Brigestriana.

Dalam pandangannya, Annisa menyatakan bahwa Bengawan Kamto tidak memiliki niat jahat atau mens rea dalam proses kredit PT PAL di Bank BNI.

Ketua Majelis Hakim menilai bahwa Bengawan Kamto justru menunjukkan itikad baik sebagai debitur dengan mengucurkan dana pribadi dan perusahaan untuk menyelamatkan operasional perusahaan.

Berdasarkan fakta persidangan, Bengawan Kamto tercatat telah mengeluarkan dana sekitar Rp61 miliar sejak tahun 2018 hingga 2021.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional perusahaan serta membayar angsuran kewajiban kredit kepada bank.

Selain dukungan finansial, Bengawan Kamto juga telah menyerahkan agunan tambahan berupa tiga unit apartemen, serta memberikan personal guarantee, corporate guarantee, dan cash collateral.

"Klien kami justru dianggap memiliki niat jahat, padahal ia bukan pendiri awal PT PAL dan sudah memberikan dukungan finansial besar untuk menyelamatkan perusahaan, memberikan tambahan angunan 3 apartemen, personal quarante dan personal quarante serta cosh colateral sebagai bukti itikad baik," katanya.

Menurutnya, Ketua Majelis Hakim dalam dissenting opinion-nya berpendapat bahwa perbuatan Bengawan Kamto tidak terbukti sebagai tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dia bilang, terdakwa seharusnya dinyatakan bebas dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Perbedaan pandangan antara Ketua Majelis dengan Hakim Anggota 1 dan 2 ini dinilainya menunjukkan adanya keraguan hukum mengenai apakah kasus ini merupakan sengketa perdata bisnis atau pidana.

Selain persoalan substansi perkara, tim kuasa hukum juga membandingkan vonis Bengawan Kamto dengan terdakwa lainnya, yakni Komisaris PT PAL, Arif Rohman.

Arif Rohman hanya dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Padahal, dalam persidangan terungkap bukti digital forensik berupa percakapan yang menunjukkan keterlibatan aktif Arif Rohman dalam pengelolaan dan proses pengajuan kredit PT PAL.

"Sedangkan Bengawan Kamto yang telah menyerahkan aset pribadi dan perusahaan sebagai jaminan justru dihukum lebih berat," ujarnya.

Pihak Bengawan Kamto juga membawa bukti hukum berupa Putusan Homologasi Pengadilan Niaga Medan Nomor 39/Pdt.SUS-PKPU/2021/PN.Mdn. Putusan ini masih berlaku hingga Juni 2027 dan mengatur mengenai restrukturisasi utang PT PAL.

Keberadaan putusan homologasi ini dianggap sebagai bukti kuat bahwa persoalan ini adalah hubungan keperdataan antara debitur dan kreditur yang sedang dalam proses penyelesaian secara niaga.

“Atas dasar itu kami akan mengajukan banding sambil menunggu salinan lengkap putusan pengadilan,” kata ilham.