Akbar Husein Kenang Kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Bawaslu: Ada Koordinasi Aktivis hingga Purnawirawan

Vania Rossa

Kamis, 28 Mei 2026 | 12:54 WIB
Akbar Husein Kenang Kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Bawaslu: Ada Koordinasi Aktivis hingga Purnawirawan
Eks Tahanan Politik (Tapol) tahun 2019, Akbar Husein. (tangkap layar)
  • Akbar Husein mengungkap koordinasi aksi massa di depan Gedung Bawaslu Jakarta pada 21-22 Mei 2019 akibat tuduhan kecurangan pemilu.
  • Kelompok aktivis, purnawirawan TNI, dan tokoh agama terorganisir melakukan mobilisasi massa besar-besaran untuk menekan Bawaslu mendiskualifikasi keputusan KPU.
  • Bentrokan antara massa dan aparat keamanan terjadi di kawasan Thamrin hingga Tanah Abang yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Suara.com - Eks Tahanan Politik (Tapol) tahun 2019, Akbar Husein, kembali mengenang peristiwa kelam yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. Akbar membeberkan dinamika di balik layar, mulai dari tudingan kecurangan pemilu hingga koordinasi intensif yang melibatkan berbagai elemen aktivis, purnawirawan TNI, hingga tokoh agama. 

Akbar menyebut bahwa gerakan tersebut dipicu oleh keresahan para pendukung mantan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo dan Sandiaga Uno saat itu yang menganggap Pemilu 2019 penuh dengan kecurangan.

"Kita itu memang udah satu suara tuh bahwa pemilu 2019 itu curang. Jokowi sebagai petahana kita anggap sudah berbuat curang. Terus juga pemilu tuh betul-betul dipermainkanlah kayak gitu sama beliau Pak Jokowi ini sebagai presiden kan pada pemilihan presiden 2019," ujar Akbar mengenang masa tersebut dalam kanal Youtube Forum Keadilan TV, Kamis (28/5/2026). 

Sebagai koordinator lapangan (korlap) saat itu, Akbar menceritakan bahwa sebelum puncak kerusuhan pada 21-22 Mei, pihaknya telah melakukan rentetan aksi atau "rally" untuk mengumpulkan massa. Ia memperkirakan jumlah massa yang berkumpul di kawasan Thamrin dan Sarinah mencapai ratusan ribu orang pada malam hari.

Menurutnya, aksi tersebut bukan sekadar spontanitas, melainkan hasil koordinasi matang antar kelompok. Ia menyebutkan sejumlah nama besar yang terlibat dalam koordinasi tersebut, mulai dari kalangan aktivis hingga jenderal purnawirawan.

"Ada briefing-briefing lah, rapatlah kayak gitu. Di situ ada Bang Jumhur (Hidayat), Bang Ferry Juliantono, Bang Rizal Kobar, terus saya, Bang Andrianto. Dari teman-teman di Betawi juga ada Bang Jali Pitung," ungkapnya. 

Tak hanya aktivis, Akbar juga menyebut adanya keterlibatan unsur purnawirawan TNI dan tokoh agama dalam lingkaran koordinasi. 

"Dari kelompok barisan tentara koordinasi juga. Kumpul-kumpul juga tuh, ada Pak Kivlan Zen, Pak Slamet Soebijanto, Pak Sunarko, sampai Pak Sjafrie Sjamsoeddin. Terus juga di barisan umat Islamnya ya Bang Sobri Lubis, Hanif Alatas, sama Mbak Neno Warisman," tambahnya. 

Akbar menggambarkan suasana Jakarta saat itu sangat tegang. Status siaga satu diberlakukan oleh pihak kepolisian, sementara helikopter terus memantau dari udara.

"Helikopter tuh udah meraung-raung aja di atas tuh dan udah ada nyiram-nyiram gas air mata Bang itu dari mulai sore lah untuk mencegah ini nih. Dan itu waktu itu bulan puasa sampai akhirnya pecah sekitar tengah malam jam 11 lah," tuturnya.

Pertempuran antara massa dan aparat pecah di wilayah Thamrin hingga bergeser ke area Blok A Tanah Abang. Akbar mengakui adanya korban jiwa dalam bentrokan tersebut. Namun, hal itu justru memicu emosi massa yang lebih besar hingga terjadi pembakaran di beberapa titik. 

Akbar menegaskan bahwa target utama dari mobilisasi massa besar-besaran tersebut adalah untuk menekan pihak Bawaslu agar mengambil tindakan tegas terhadap hasil keputusan KPU.

"Target kita ya mempressure Bawaslu. Kita menekan Bawaslu untuk menganulir, mendiskualifikasi keputusan KPU-nya yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin," tegasnya.

Meski tokoh-tokoh besar seperti Amien Rais, Titiek Soeharto, bahkan Prabowo Subianto sempat hadir di sekitar lokasi aksi, Akbar menyayangkan sikap pemerintah saat itu yang dianggapnya menghadapi rakyat dengan kekerasan.

"Ternyata dianggap sama Jokowi ini kan kita ini perusuh, rakyatnya dihadapi sama kekerasan. Belum apa-apa sudah meraung-raung helikopter di angkasa Sarinah, udah nyeramin inilah sampai teman-teman tuh pada ngerasain pedih, perih," ungkapnya.

Reporter: Tsabita Aulia

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka

Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka

News | Senin, 11 Mei 2026 | 19:37 WIB

Kronologis Tewasnya Bocah Aborigin di Australia, Pelaku Diamuk Massa, Kerusuhan Pecah

Kronologis Tewasnya Bocah Aborigin di Australia, Pelaku Diamuk Massa, Kerusuhan Pecah

News | Sabtu, 02 Mei 2026 | 08:20 WIB

Berlangsung Masif dan Meluas, Komnas HAM Belum Temukan Dalang Kerusuhan Demo Agustus 2025

Berlangsung Masif dan Meluas, Komnas HAM Belum Temukan Dalang Kerusuhan Demo Agustus 2025

News | Senin, 20 April 2026 | 19:59 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB