REGIONAL:
- Pemerintah resmi mengambil alih aset Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno pada Kamis, 18 Juni 2026.
- Wamensesneg menjamin perlindungan serta kesejahteraan seluruh karyawan hotel pasca eksekusi pengambilalihan aset negara tersebut dilakukan.
- PPKGBK ditugaskan mengelola aset tersebut dan membuka saluran komunikasi bagi karyawan yang terdampak pengosongan hotel.
Suara.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto memastikan pemerintah akan melindungi nasib seluruh karyawan Hotel Sultan pascapengambilalihan aset negara yang resmi dilakukan pada Kamis (18/6/2026).
Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara meminta Pusat Pengelolaan Kawasan Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) untuk tidak sekadar mendata, tetapi juga memperhatikan secara nyata kesejahteraan para karyawan terdampak.
"Terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau eks karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPKGBK untuk bukan hanya mendata, tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini," ujar Bambang usai proses eksekusi.
Bambang menegaskan pemerintah tidak ingin proses pengambilalihan aset justru mengorbankan para pekerja yang selama ini mengabdi di hotel tersebut.
"Intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambilalihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK," paparnya.
Pemerintah membuka jalur komunikasi seluas-luasnya bagi para karyawan yang ingin menyampaikan kekhawatiran atau pertanyaan seputar masa depan mereka.
"Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan. Kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPKGBK," jelas Bambang.
Terkait pemanfaatan Hotel Sultan ke depan, Bambang menyebut PPKGBK tengah diberi amanah untuk merancang skenario pengelolaan aset tersebut, dan hasilnya akan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.
"Tentu PPKGBK yang diberi amanah oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagai pengelola barang milik negara itu untuk merancang, untuk menyusun langkah-langkah berikutnya seperti apa pemanfaatan Hotel Sultan ini," paparnya.
Bambang menutup pernyataannya dengan menyebut pengambilalihan Hotel Sultan hari ini sebagai tonggak bersejarah setelah lima dekade aset negara dikelola pihak swasta.
"Yang penting hari ini kita sudah selesai menjalankan satu agenda penting, peristiwa penting. Kembalinya aset negara setelah dikelola oleh pihak lain, dan kita bersyukur," pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan bahwa eksekusi pengosongan eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, berlangsung ricuh setelah massa simpatisan yang menolak eksekusi bertahan di lokasi.
Saat aparat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepolisian, dan TNI mencoba memasuki area hotel, massa melakukan perlawanan dengan memukul aparat menggunakan kayu dan melempar botol plastik.
Polisi kemudian menyemprotkan air untuk membubarkan massa hingga akhirnya situasi dapat dikendalikan dan area Hotel Sultan berhasil dikuasai aparat.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menegaskan bahwa eksekusi dilakukan karena lahan eks Hotel Sultan merupakan aset negara yang dibebaskan pemerintah sejak 1959 untuk kepentingan Asian Games IV.
Ia menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan aset negara yang selama ini dikuasai pihak lain.
Pemerintah juga menilai terdapat berbagai kejanggalan dalam pengelolaan aset oleh PT Indobuildco selama sekitar 50 tahun. Setelah kembali dikuasai negara, aset strategis tersebut direncanakan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
TERPOPULER
