Kartu Truf Korporasi Asing Tak Bisa Selamatkan Wajah Indonesia dari Tudingan Tak Becus Kelola Hutan

Suara.com - Protes negara serumpun terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dinilai valid dan tidak bisa lagi dijawab pemerintah hanya dengan alasan bencana alam.

Pemerintah Indonesia perlu menjelaskan persoalan secara struktural, termasuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan tata kelola hutan.

Ketua Program Studi Hubungan Internasional UMY, Ade Marup Wirasenjaya, menuturkan jika hal itu tak dilakukan maka dapat mengancam reputasi diplomatik negara.

Indonesia berada dalam bahaya besar untuk dicap sebagai negara yang tidak becus dan tidak kompeten oleh negara-negara tetangga akibat kegagalan berulang dalam menangani krisis ekologi tersebut.

"Setidak-tidaknya Indonesia akan dianggap tidak becus gitu loh. Tidak punya pemihakan terhadap hutan, hanya pro terhadap... seolah-olah permisif terhadap para pembalak," kata Ade kepada Suara.com, Senin (7/9/2026).

Menurut Ade, pemerintah sejauh ini belum memberikan respons yang terstruktur terhadap persoalan tersebut. Penjelasan yang muncul justru cenderung berupa pembenaran bahwa asap dipengaruhi angin atau faktor bencana, tanpa membongkar akar persoalan kebakaran hutan.

"Sejauh ini belum ada respon yang sifatnya terstruktur menurut saya. Hanya membangun apologi, membangun semacam permakluman bahwa itu adalah bencana, bahwa itu karena angin, dan seterusnya," tandasnya.

Padahal, di tingkat regional telah ada komitmen ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) untuk menangani krisis kabut asap secara kolektif.

Namun, tidak adanya tindakan tegas dan penataan ulang izin konsesi di dalam negeri membuat instrumen diplomasi tersebut kehilangan taji dan meruntuhkan kredibilitas Indonesia di kawasan.

Meskipun demikian, kata Ade, pemerintah dinilai masih memiliki semacam 'kartu truf' diplomasi yang merujuk pada fakta bahwa korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri, melainkan ada yang bermarkas di negara tetangga.

"Tetapi kan itu cerita yang lain. Pangkal persoalannya menurut saya ada dalam komitmen dan politik pembangunan ekologi, politik pembangunan hutan yang harusnya sudah harus direvisi sejak kejadian seperti ini berulang terus," tegasnya.

Selain merusak kredibilitas di tingkat ASEAN, pembiaran bencana asap berulang turut mengancam legitimasi politik di dalam negeri. Warga di Sumatra dan Kalimantan yang menghirup asap paling pekat berpotensi kehilangan kepercayaan secara masif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

"Lebih mengkhawatirkan (warga dalam negeri) karena pertama dari sisi jarak dekat dan dari sisi intensitas asapnya juga paling terdampak. Jadi ini kan bisa mengurangi kepercayaan atau menguras legitimasi terhadap rezim Prabowo," ujarnya.

Jika pemerintah tidak segera membenahi sistem tata kelola hutan secara menyeluruh, krisis ini dipastikan bakal terus memicu keraguan publik terhadap kapasitas pemerintah.

"Dan lagi-lagi nanti pasti akan panjang dampaknya, nanti akan naik lagi suara-suara tentang kapabilitas kementeriannya misalnya, kapabilitas penataan hutannya, kapabilitas macam-macam. Jadi ini akan panjang kalau tidak segera diatasi secara sistematis," tandasnya.