Saksi Bongkar Jatah Kuota Haji Khusus untuk Iwan BIN Hingga Politisi Golkar Ace Hasan

Suara.com - Mantan Kepala Seksi (Kasi) Pendaftaran Haji Khusus Abdul Muhyi mengungkapkan pembagian kuota haji khusus kepada anggota Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily.

Hal itu terungkap dalam pemeriksaan Muhyi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan soal alokasi kuota haji khusus untuk eks Staf Khusus Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebanyak 1.260 kuota. Hal itu kemudian dikonfirmasi oleh Muhyi.

“Kemudian Iwan BIN?” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

“Iya,” jawab Muhyi.

“Untuk siapa itu?” tanya jaksa.

“Pak Iwan BIN,” balas Muhyi.

“BIN, Badan Intelijen Negara?” tegas jaksa.

“Badan Intelijen Negara,” sahut Muhyi.

“Iwan-nya Iwan siapa namanya?” cecar jaksa.

“Saya tidak tahu lengkapnya,” timpal Muhyi.

Kemudian, jaksa mempertanyakan kuota haji khusus untuk perusahaan travel Pesona Mozaik dan Persada Indonesia hingga Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Muhyi.

“Subdit?” kata jaksa.

“Subdit tempat saya,” jawab Muhyi.

“Kemudian Mail?” lanjut jaksa.

“Pak Ismail,” balas Muhyi.

“Bowo?” tambah jaksa.

“Gus Bowo,” sahut Muhyi.

“Kemudian ini Komisi VIII DPR RI tentunya?” cecar jaksa.

“Iya,” ucap Muhyi.

“105 kuota, Pak?” tanya jaksa.

“105,” tegas Muhyi.

“Kemudian 122 ini Iqbal plus KBB?” kata jaksa.

“KBB itu forum atau asosiasi yang dibentuk pada saat setelah pelunasan, mau pelunasan. Jadi salah satu ini juga, Pak, asosiasi juga. Tapi tidak resmi. Itu gabungan,” tutur Muhyi.

“Baik. 793 Budi?” ujar jaksa.

“Itu Himpuh, Pak. Budi Himpuh,” ungkap Muhyi.

“Kemudian Farid?” lanjut jaksa.

“Farid Wajdi, Ampuri. Sekjen Ampuri,” tegas Muhyi.

Lebih lanjut, jaksa juga mengonfirmasi soal dugaan adanya kuota haji khusus yang dialokasikan untuk Gubernur Lemhannas sekaligus politikus Partai Golkar Ace Hasan. Hal itu juga dibenarkan oleh Muhyi.

“Kemudian satu Ace Hasan?” tanya jaksa.

“Pak Ace Hasan. Beliau dulu Komisi VIII,” kata Muhyi.

Dalam perkara ini, empat pihak berstatus sebagai terdakwa yaitu Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.

Selain itu, dua terdakwa lainnya ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Jaksa membeberkan sumber kerugian negara senilai Rp622 miliar. Adapun sumber uang tersebut ialah sebagai berikut:

1. Selisih penerimaan dengan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024 untuk Jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai Rp 438.218.328.446,48 (438,2 miliar)

2. Penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus Tahun 2024 senilai Rp39.954.729.719,93 (39,9 miliar)

3. Fee percepatan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk Jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai Rp143.917.149.000 (143,9 miliar).