Sempat Dicoret, Kajian Ikan Sapu-Sapu Kembali Dianggarkan Rp250 Juta

Suara.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta mengusulkan kajian ikan sapu-sapu dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Aktivitas tersebut dimasukkan kembali ke dalam rancangan anggaran usai mendapatkan atensi langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Sesuai dengan MoU kemarin, memang untuk kajian ikan sapu-sapu kan tidak disetujui. Tapi karena gubernur mengingatkan kami, terkait dengan kajian ikan sapu-sapu tetap harus dilaksanakan di tahun ini,” papar Kepala DKPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok.

Besaran biaya yang dibutuhkan untuk riset fauna air itu di kisaran Rp250 juta.

Alokasi dana riset satwa invasif ini disiasati melalui efisiensi serta pergeseran pos belanja internal pada dinas terkait.

“Jadi kami tambah kurang. Ada efisiensi beberapa kegiatan yang bisa mengakomodir anggaran untuk kajian ikan sapu-sapu,” imbuh Hasudungan.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang berencana mengadakan kajian ilmiah khusus terkait populasi, pola hidup, serta dampak ekologis keberadaan ikan sapu-sapu di sungai-sungai Jakarta.

Kajian ini bertujuan menghasilkan data riset yang valid dan rekomendasi kebijakan jangka panjang yang tepat sasaran.

Berdasarkan temuan di lapangan yang disorot oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta, termasuk Gubernur Pramono Anung, populasi ikan sapu-sapu (Hypostomus plecostomus) di perairan ibu kota dilaporkan telah mendominasi hingga di atas 60 persen.

Spesies ini dinilai sangat berbahaya bagi ekosistem karena daya tahan hidupnya yang tinggi, laju reproduksi yang cepat, serta kebiasaannya menggerogoti dinding sungai yang dapat merusak infrastruktur perairan.

Di luar kajian ikan sapu-sapu, DKPKP DKI Jakarta juga menambah anggaran sekitar Rp370 miliar untuk penyediaan paket pangan bersubsidi selama September hingga Desember 2026, dengan total sekitar 1 juta paket.