60 Persen EV Global Bakal Bergantung pada Ekosistem Baterai Listrik Indonesia

Suara.com - Dalam Kompas100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022), Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 60 persen kendaraan listrik di dunia akan bergantung pada ekosistem baterai yang sedang dibangun dengan terintegrasi di Indonesia. Demikian dikutip dari kantor berita Antara.

“Saya hitung berapa 60 persen mobil listrik, kendaraan listrik, akan tergantung dari EV (Electric Vehicle) battery kita. 60 persen dari pangsa pasar yang ada di dunia,” jelasnya.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki hampir seluruh sumber daya yang melimpah untuk menciptakan ekosistem baterai kendaraan listrik. Sumber daya alam seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah tersedia dalam jumlah yang besar.

Indonesia hanya kekurangan litium. Namun, Indonesia sudah menyampaikan ketertarikan kepada Australia untuk bekerja sama dalam mendapat pasokan litium guna mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik Indonesia.

“Kemarin sudah saya sampaikan kepada PM Albanese (PM Australia Anthony Albanese) Australia punya litium, kita boleh beli dong dari Australia. Terbuka silakan. Tapi ternyata dari kita sudah ada yang punya tambang di sana. Ini strategis, benar melakukan intervensi seperti itu,” paparnya.

Karena itu, sumber daya untuk menciptakan ekosistem elektrifikasi sudah komplet. Saat ini salah satu hal penting lainnya adalah mengintegrasikan proses hilirisasi sumber daya alam logam.

“Mengintegrasikan yang tidak gampang, sehingga bisa menjadi sebuah ekosistem. Inilah yang terus, saya mati-matian ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita untuk meloncati, menuju ke peradaban yang lain,” tekad Bapak Presiden.

Menurut Kepala Negara, jika ekosistem baterai kendaraan listrik sudah terbangun di Indonesia, investasi juga akan datang secara melimpah.

“(Investasi) akan berbondong-bodong masuk, karena industri otomotif ke depan baik itu sepeda motor listrik, baik itu mobil listrik, itu akan menggantikan (kendaraan konvensional),” jelas Presiden Joko Widodo.