Rp8.500.000.000 ÷ Rp800.000.000 = kurang lebih 10,6 kilometer jalan.
Jika menggunakan skenario biaya yang lebih rendah, misalnya Rp150.000 per meter persegi, maka panjang jalan yang bisa dibangun tentu lebih banyak, bahkan bisa mendekati 14 kilometer.
Namun perlu dicatat, angka ini hanyalah simulasi kasar. Dalam praktiknya, biaya proyek infrastruktur sangat dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi tanah, akses alat berat, hingga lokasi geografis terutama di wilayah seperti Kaltim yang memiliki medan cukup menantang.
Penjelasan Gubernur dan Sekda Kaltim
Menanggapi polemik yang berkembang, Rudi Mas'ud menegaskan bahwa kendaraan tersebut berada di Jakarta dan hingga kini Pemerintah Provinsi belum menyediakan mobil dinas baru yang beroperasi di wilayah Kaltim.
Dia juga mengajak masyarakat untuk tidak berspekulasi berlebihan apalagi di bulan puasa. "Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak ghibah," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni turut memberikan klarifikasi. Dia menyebut pengadaan kendaraan operasional tersebut telah melalui pertimbangan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan kerja kepala daerah.
Menurutnya, kendaraan dinas bukan semata soal kemewahan, melainkan sarana pendukung mobilitas di daerah dengan karakter geografis ekstrem seperti Kalimantan Timur.
"Pak Gubernur berkomitmen memantau langsung permasalahan sampai pelosok. Untuk menjangkau titik-titik dengan medan berat, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," jelasnya.
Sri Wahyuni mencontohkan kunjungan ke wilayah Bongan yang memerlukan kendaraan dengan spesifikasi khusus agar mampu melewati jalur berat.
Soal anggaran Rp8,5 miliar untuk SUV hybrid bermesin 3.000 cc itu, Pemprov Kaltim melalui BPKAD pun telah memberikan penjelasan resmi. Mereka menegaskan proses pengadaannya tetap mengutamakan prinsip value for money serta mempertimbangkan efisiensi dalam jangka panjang.
Kontributor : Trias Rohmadoni
TERPOPULER
