-
10:25 WIBCatat! Lima Hal Penting RDP Komisi II DPR RI, Yang Terakhir Harus dilakukan Sebelum 28 November 2023, Honorer Diangkat ASN PPPK
Kunci utama dalam penyelesaian honorer adalah dengan merevisi UU ASN tahun 2014, masalahnya jika tidak dilakukan maka mustahil honorer bisa diselesaikan sesuai target 28 November 2023.
Selengkapnya -
14:15 WIBAda Perubahan Sistem Pembayaran, Komisi II Dorong Sinkronisasi Data Pembayar PBB Tangerang
Endro Suswantoro mengungkapkan perbedaan data itu membebankan masyarakat pembayar PBB.
Selengkapnya -
15:23 WIBJunimart Girsang Pastikan Seluruh Tenaga Honorer Diangkat Jadi PPPK November Mendatang
Jumlah tenaga honorer nasional saat ini 50 persen bertugas di pemerintah daerah (Pemda).
Selengkapnya -
14:15 WIBKomisi II Tegaskan Pemerintah Tak Boleh Ada PHK Massal Non ASN
Agung Widyantoro meminta kepastian dari pemerintah untuk tetap menjaga mereka.
Selengkapnya -
08:40 WIBAnggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman, Desak Menteri Anas Cabut Surat Penghapusan Honorer
Sempat diragukan membahas Revisi UU ASN, Komisi II DPR RI mendesak MenPANRB mencabut surat penghapusan honorer.
Selengkapnya -
07:35 WIBDibahas Komisi II DPR RI, Nasib Tenaga Honorer Ditentukan Sebelum 28 November 2023, Mungkinkan Diangkat Jadi ASN?
Komisi II DPR RI menggelar RDP dengan KemenPANRB, terkait penyelesaian tenaga honorer, sebelum penghapusan 28 November 2023.
Selengkapnya -
11:35 WIBDPR Minta Janji Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Hanya Jadi Angin Surga di Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menegaskan pentingnya merealisasikan janji pembatalan penghapusan tenaga honorer. Ia menuntut agar janji tersebut tidak hanya menjadi angin surga di tahun Pemilu 2024. Apa alasannya? Simak selengkapnya!
Selengkapnya -
09:32 WIBKomisi II: Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Sebatas Angin Surga
Politisi Fraksi PAN itu meragukan jumlah 2,3 juta tenaga honorer, yang dinilainya data tersebut belum valid.
Selengkapnya -
14:15 WIBSah! 8 RUU Provinsi Siap Dibawa ke Rapat Paripurna
Lebih lanjut, Doli berharap seluruh kabupaten dan kota juga akan dibuatkan undang-undangnya.
Selengkapnya -
18:46 WIB
Komisi II DPR: Insyaallah Besok Perppu Pemilu Disahkan jadi Undang-Undang
"Maka gunakanlah undang-undang itu dengan sebaik-baiknya termasuk kalau ada masalah selesaikan dengan fasilitas yang ada."
Selengkapnya -
19:09 WIB
Putusan Bawaslu Perintahkan KPU Verifikasi Ulang Partai Prima, Komisi II DPR: Ini Bisa Merembet Ke Mana-mana!
Komisi II DPR RI khawatir langkah verifikasi ulang terhadap Partai Prima akan merembet ke persoalan baru.
Selengkapnya -
11:45 WIBKomisi II Dukung KPU Tempuh Banding atas Putusan PN Jakpus
Komisi II pun bersedia untuk membantu KPU apabila membutuhkan bantuan teknis.
Selengkapnya -
23:46 WIBPerintahkan KPU RI Tunda Pemilu 2024, Petinggi Golkar Sebut Putusan PN Jakpus Gugat Hak Berdemokrasi
Dia menilai putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu itu tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU saja selaku penyelenggara pemilu.
Selengkapnya -
15:08 WIBSemua Fraksi di DPR Setuju Perppu Pemilu
Komisi II DPR setuju rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Selengkapnya -
14:19 WIBTenaga Honorer Bernafas Lega, Rencana Pemecatan Dibatalkan oleh Menpan-RB
Namun, saat ini Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa rencana tersebut dibatalkan dan pihaknya telah berkomunikasi dengan para kepala daerah dan Komisi II DPR untuk mencari jalan tengah agar anggaran bisa diminimalkan tanpa harus melakukan pemecatan.
Selengkapnya -
14:15 WIB
Ungkap Urgensi Revisi UU Desa, Ahmad Doli Anggap UU Tersebut Perlu Direvisi
Sistem yang baik kata Doli bisa dicapai dengan adanya regulasi yang baik.
Selengkapnya -
14:15 WIB
Komisi II Buka-bukaan soal Polemik Revisi UU Desa
Namun, ia menekankan, jangan sampai revisi UU Desa ini hanya berkutat soal polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa.
Selengkapnya -
11:33 WIBMardani Ali Sera: Usulan Gubernur Dihapuskan Wajib Dikaji
Fokus usulan ini adalah caraagar otonomi daerah dapat berjalan dengan efektif.
Selengkapnya -
08:09 WIBLegislatif Temukan Banyak Pelanggaran, LAPAAN RI Desak Pasar Ikan Balekambang Segera Ditutup
Komisi II DPRD Solo sebelumnya dalam rapat hearing menemukan sejumlah pelanggaran perjanjian yang dilakukan Mintra Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
Selengkapnya -
18:33 WIBDitemukan Banyak Pelanggaran, Pemkot Solo Didesak Tutup Pasar Ikan Balekambang
Perjanjian itu tertuang dalam dengan Dinas Pertaninan dan Perikanan Kota Solo selaku organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi kerjasama tersebut.
Selengkapnya
