alexametrics

Pengawas Perlindungan Data Pribadi Independen untuk Jaga Kepercayaan Publik dan Industri

Liberty Jemadu
Pengawas Perlindungan Data Pribadi Independen untuk Jaga Kepercayaan Publik dan Industri
Harus ada pengawas perlindungan data pribadi independen. Kominfo tak layak jadi pengawas untuk menjaga kepercayaan publik dan industri. Foto: Ilustrasi kebocoran data pribadi. [Shutterstock]

Kebocoran data pribadi semakin sering terjadi di Indonesia. UU PDP dan otoritas pengawas perlindungan data semakin dibutuhkan.

Suara.com - Peneliti Ceter for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyatakan bahwa badan pengawas data pribadi digital harus independen dan terbebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

"Badan pengawas pengelolaan data pribadi yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kementerian dan lembaga negara lainnya adalah hal yang krusial dan tidak dapat dikesampingkan hanya dengan perampingan lembaga sebagaimana diutarakan oleh Kemenkominfo," kata Pingkan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, hal tersebut penting karena lembaga tersebut akan turut mengawasi pengelola data layanan publik yang notabene sesama lembaga pemerintahan dan juga pengelola data layanan privat atau swasta.

Pingkan memaparkan urgensi independensi badan pengawas data pribadi yang independen terletak pada upaya menjaga kepercayaan publik dan industri, serta menjamin proses penyelesaian sengketa atas data pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memihak.

Baca Juga: UU PDP Penting Agar Pemerintah Bisa Dihukum dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi

Selain itu, ujar dia, rujukan negara yang dipakai Kemenkominfo mendukung argumentasinya juga dirasa kurang tepat.

"Walaupun wewenang pengawasan pengelolaan data pribadi memang berada di bawah pemerintah Singapura, tetapi pengaturan penggunaan data pribadi di Personal Data Protection Act 2012 menitikberatkan penggunaan data oleh pihak privat atau swasta, bukan publik," ungkapnya.

Ia mengakui, Indonesia memang sudah memiliki regulasi yang mencakup perlindungan data pribadi, namun sifatnya belum cukup komprehensif serta secara umum belum menjamin hak-hak atas kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

Padahal, lanjutnya, jika melihat pada perkembangan kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia setahun belakangan, data-data yang beredar berasal dari bocornya keamanan pada pengelola data publik yaitu instansi pemerintah dan juga pihak swasta.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyatakan, kasus dugaan kebocoran data yang terjadi di sejumlah institusi atau entitas bisnis bila tidak ditangani segera dan tepat dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi digital di Tanah Air.

Baca Juga: Siberkreasi: Perlindungan Data Pribadi Dimulai dari Individu

"Di tengah booming pemanfaatan e-commerce di Indonesia, terlebih lagi Indonesia baru saja meratifikasi perjanjian e-commerce ASEAN, maka lemahnya keamanan data di Indonesia sangat merugikan konsumen dan mengancam masa depan perdagangan digital di Indonesia," kata Amin Ak.

Komentar