Soesilo Toer: Marxisme dan Hilangnya Satu Generasi Intelektual

Reza Gunadha
Soesilo Toer: Marxisme dan Hilangnya Satu Generasi Intelektual
Soesilo Toer adik Pramoedya, di rumahnya, Jalan Pramoedya Ananta Toer, Blora, Jawa Tengah, Jumat (1/6/2018). [Suara.com/Somad]

Mereka yang dianggap merah tak bisa bekerja untuk negerinya sendiri.

Suara.com - Kaum intelektual, selalu memunyai peran penting dalam gerak maju sejarah peradaban di dunia. Namun, tak jarang, para intelektual justru mengkhianati masyarakat.

Dalam kasus Indonesia, keberadaan “mafia Barkeley” disebut banyak pihak sebagai wujud pengkhianatan kaum intelektual.

Mafia Berkeley  merupakan istilah yang kali pertama diperkenalkan oleh penulis Amerika Serikat, David Ransom, dalam majalah Ramparts, edisi 4 tahun 1970. Istilah ini merujuk pada ekonom-ekonom Indonesia lulusan University of California, Berkeley yang menjadi arsitek utama perekonomian Indonesia pada masa akhir 1960-an dan saat Orde Baru berkuasa.

Dalam artikel tersebut, Ransom menghubungkan Mafia Berkeley dengan proyek AS (terutama CIA) untuk menggulingkan Soekarno, melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia, mendudukan Soeharto di kekuasaan untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat.

Kekinian, di zaman kiwari, dunia intelektual Indonesia juga mengalami kemandekan. Ariel Heryanto, Kepala Pusat Studi Asia Tenggara di University of Melbourne, Australia, tahun 2012 pernah membeberkan data yang menunjukkan kaum intelektul Indonesia terbilang tak produktif.

Menurut Ariel, peneliti Indonesia berada di posisi terendah dalam menghasilkan karya ilmiah mengenai negerinya sendiri kalau diperbandingkan dengan peneliti dari lima negara ASEAN.

Skor persentase karya mengenai Indonesia yang ditulis intelektual dalam negeri hanya 7.1. Sementara skor persentase intelektual Singapura jauh lebih tinggi, yakni 53.5;  Brunei 35.7; Malaysia 25.1; Filipina 24.1; dan Thailand, 18.8.

Bagi Soesilo Toer, seluruh persoalan kaum intelektual di Indonesia tersebut bersumber dari institusi pendidikan yang justru membuat anak didik hanya berorientasi mengejar keuntungan pribadi, bukan untuk mengabdi kepada masyarakat.

Menurutnya, fenomena tersebut bermula sejak era Orde Baru, ketika beragam institusi pendidikan didirikan dengan tujuan komersial, yakni mengeruk keuntungan.

Soesilo Toer, adik sastrawan Pramoedya Ananta Toer membeberkan sekelumit persoalan itu dan pengalamannya menjadi kaum intelektual pada era Soekarno yang menurutnya masih berorientasi untuk memajukan masyarakat.

Ia sendiri adalah lulusan master Ilmu Perencanaan Ekonomi Politik Peoples' Friendship University of Russia—lebih dikenal dengan nama Patice Lumumba University—pada era Uni Soviet. Ia juga doktor bidang politik ekonomi dari Plekhanov Russian University of Economics, juga era Soviet.

Soesilo Toer adik Pramoedya, di rumahnya, Jalan Pramoedya Ananta Toer, Blora, Jawa Tengah, Jumat (1/6/2018). [Suara.com/Somad]

Soesilo melakukan studi di Uni Soviet selama 11 tahun, yakni sejak tahun 1962 sampai 1973. Namun, ketika kembali ke Indonesia, ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh rezim Orde Baru karena dianggap kader Partai Komunis Indonesia.

‎Kekinian, Soesilo terus berkarya menghasilkan banyak karangan, merawat perpustakaan Pramoedya Ananta Toer, sekaligus bekerja sebagai pemulung.

Berikut hasil wawancara Suara.com terhadap Soesilo Toer di rumah kecil bernomor 40 Jalan Pramoedya Ananta Toer, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jumat (1/5/2018).

Apa yang Anda pelajari dulu di Uni Soviet?

Awalnya, saya bisa belajar ke Moskow, ibu kota Soviet Rusia, karena mendapat beasiswa. Saya ikut tes dan ternyata lulus. Saya berangkat tahun 1962. Sebelumnya, saya mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sewaktu menempuh S2 di Patice Lumumba University, saya lulus cume laude. Sedangkan program doktor didapat dari Plekhanov Russian University of Economics. Selain berkuliah, saya juga banyak menulis artikel.

Apa yang berbeda di kalangan intelektual pada era sebelum dan sesudah tragedi 1965?

Susah menjelaskannya. Ringkasnya, menurut saya, terdapat perbedaan di tataran penguasa. Pada era Bung Karno, rezim mendukung setiap kemajuan intelektual dan kebudayaan. Pendidikan ditujukan untuk memajukan bangsa. Karenanya, kaum intelektual bebas berpolemik, mengkritik, selama bertujuan untuk memajukan bangsa.

Tapi setelah era Bung Karno, terutama pada rezim Soeharto, pendidikan justru dikomersialisasikan. Alhasil, iklim intelektualnya berubah. Tak ada yang berani berpolemik, mengkritik.

Kalau polemik itu kan, dalam suasana intelektual, harus dijawab dengan polemik juga. Tapi ketika era Orde Baru tidak, malah dibalas dengan represi. Misalnya, kantor Pramoedya Ananta Toer pernah digranat. Intelektualitas dibalas kekerasan.

Soesilo Toer adik Pramoedya, di rumahnya, Jalan Pramoedya Ananta Toer, Blora, Jawa Tengah, Jumat (1/6/2018). [Suara.com/Somad]

Anda dan banyak mahasiswa lain era Bung Karno disekolahkan ke luar negeri, apa gratis? Apa tujuannya?

Gratis, tidak ada beban ketika itu. Banyak negeri-negeri sahabat dan sehaluan ketika era Bung Karno menawarkan kepada rakyat Indonesia untuk bersekolah di negerinya secara gratis.

Misalnya, pernah pemimpin Komunis Uni Soviet ke Indonesia, berpidato di Universitas Gadjah Mada, berjanji membangun universitas persahabatan rakyat seluruh dunia, namanya lupa, tapi singkatannya AAA.

Dulu, setiap mahasiswa yang belajar di luar negeri, diharuskan pulang ke Tanah Air, berbakti kepada negara dan rakyat.

Tapi, ketika Bung Karno turun, banyak dari mahasiswa Indonesia di luar negeri tak mau pulang. Kenapa? Karena tak mau menuruti kemauan penguasa.

Apa ada ‘pembersihan’ mahasiswa-mahasiswa lulusan luar negeri era Bung Karno?

Iya, ada itu “pembersihan” mahasiswa yang disuruh belajar Bung Karno ke luar negeri. Atau secara umum pembersihan terhadap kaum intelektual kritis.

Pembersihannya macam-macam caranya. Biasanya intelijen bergerak. Digertak. Semua intelektual yang dianggap “merah” (Marxis atau bahkan Komunis) diintai. Jadi, setiap mahasiswa yang baru pulang dari luar negeri diintai.

Bagaimana kiprah intelektual pada era Orde Baru?

Ya, ada yang mendukung kekuasaan. Tapi ada juga yang melawan tirani kekuasaan. Kalau menurut saya, fenomena itu disebabkan perbedaan cara berpikir.

Menurut saya, tergantung intelektual itu masing-masing. Kalau dia banyak membaca buku, memunyai banyak pengalaman praktik di kalangan rakyat, maka akan menolak Soeharto.

Soesilo Toer adik Pramoedya, di rumahnya, Jalan Pramoedya Ananta Toer, Blora, Jawa Tengah, Jumat (1/6/2018). [Suara.com/Somad]

Bagaimana mengenai kaum intelektual era reformasi?

Sama saja seperti era Orde Baru, ada yang mendukung penguasa, juga ada kelompok kritis.

Oya, saya mau menanggapi soal ada kelompok intelektual mengklaim Amien Rais (mantan dosen, kekinian menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional) sebagai tokoh reformasi, bapak reformasi 1998. Kalau saya mengatakan, itu tidak benar. Itu saja.

Apakah banyaknya mahasiswa atau kaum intelektual era Bung Karno yang dibunuh, dipenjarakan, ikut menjadi sebab mandeknya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan hingga kekinian?

Iya, terpotong satu generasi. Saat era Bung Karno berakhir dan Soeharto berkuasa, setiap intelektual benar-benar diteliti. Misalnya kalau mau menjadi pegawai pemerintah, apa terindikasi “merah”? Kalau iya, akan “dibersihkan”. Akhirnya, banyak mahasiswa dan intelektual yang menganggur, tak bisa menerapkan ilmu-ilmunya. Mereka yang dianggap “merah” tak bisa bekerja untuk negerinya sendiri.

Indonesia kekinian dinilai kekurangan tenaga ahli dalam banyak bidang, sehingga dengan Malaysia pun kita sekarang kalah majunya dalam banyak bidang keilmuan, menurut Anda apa akar masalahnya?

Cara mengurusnya saja yang tidak benar. Pemerintah maupun lembaga pendidikan kekinian seperti orang yang sok.

Selain itu, banyak lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi, didirikan justru untuk ladang bisnis pemiliknya. Ada pula yang membangun lembaga pendidikan untuk membangun kelompok tersendiri, yang  ditujukan untuk mengambil pengaruh golongannya sendiri.

Alhasil, anak-anak bangsa, ketika mengikuti pendidikan seperti itu, tidak tahu apa-apa. Bahkan, soal masa depannya sendiri mereka tak tahu.

Intelektual Indonesia banyak yang dinilai tak bisa menganalisis akar masalah masyarakatnya sendiri. Apa persoalannya menurut Anda?

Ya bisa jadi karena Marxisme, sebagai filsafat, maupun sebagai perangkat analisis ekonomi-politik-budaya mumpuni justru dilarang atau setidaknya dikucilkan oleh banyak intelektual sejak era Orba. Orang-orang yang berbau ‘merah’ menjadi takut.

Kalau saya, seharusnya ilmu ya tetap ilmu, jangan ada yang menyangkut pautkannya dengan politik. Inilah yang menyebabkan intelektualitas serta kreatifitasnya menurun. Secara langsung itu bisa dikatakan pemberangusan intelektual.

Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS