Infografis
Suara.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim belum lama ini menegaskan bahwa semua sekolah sudah harus dibuka kembali untuk pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021.
Namun, pernyataan tersebut masih menjadi perdebatan (bahkan ketika belakangan Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan hal senada --Red), mengingat risiko yang harus dihadapi karena masih adanya lonjakan kasus Covid-19.
Beberapa pihak seperti orang tua, masih merasa khawatir dan lebih memilih untuk tetap melakukan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau kelas online.
Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Suara.com bertajuk "Dilema Kembali ke Sekolah di Tengah Lonjakan Covid-19" yang digelar secara online pada Jumat (4/6/2021), Koordinator P2G (Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru) Satriwan Salim, memberikan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pihak sekolah, orang tua, juga pemerintah untuk pembelajaran tatap muka.
Satriwan menjelaskan, ada banyak aspek yang harus dipersiapkan oleh manajemen sekolah dan pemerintah daerah sebelum sekolah-sekolah dibuka kembali. Berikut ini kutipan pandangan Satriwan Salim yang ditulis ulang dalam bentuk wawancara tanya-jawab dari acara FGD tersebut:
Tanggapan P2G terkait dengan pernyataan "sekolah harus dibuka kembali"?
Merespon hal ini, kami mengacu kembali pada pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh Mendikbud bahwa vaksinasi guru menjadi syarat wajib untuk dilakukan PTM.
Namun, vaksinasi guru dan tenaga kependidikan ternyata masih lambat. Data pada akhir Mei atau awal Juni melaporkan bahwa hanya sekitar satu juta guru dan tenaga kependidikan yang telah divaksin.
Faktanya, pemerintah menargetkan setidaknya lima juta guru dan tenaga kependidikan mendapatkan vaksinasi pada Juni.
Baca Juga: Prof Cissy: Bukan Prioritas Utama, Tapi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Perlu
Oleh karena itu, kami melihat syarat wajib vaksinasi guru dan tenaga kependidikan belum tuntas. Hal itu memiliki risiko yang besar jika sekolah tetap dibuka, terlebih saat ini murid juga tidak memiliki perlindungan dari dalam seperti vaksinasi.
Selain vaksinasi, apakah ada hal lain yang harus menjadi pertimbangan?
Pihak sekolah juga harus mengisi daftar periksa kesiapan satuan pendidikan yang dibuat Mendikbud secara online.
Daftar ini berisi tiga variabel, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan.
Dalam hal ini, daftar merinci apakah sekolah tersebut memiliki toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir, disinfektan, hingga akses ke fasilitas pelayanan di sekolah maupun di sekitar sekolah.
Kami melihat bahwa hanya sekitar 55 persen sekolah yang telah mengisi daftar periksa tersebut. Selain itu, daftar periksa juga akan diverifikasi kembali oleh pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan.
