Suara.com - Himpunan Pengusaha Muda Asli (HIPMAS) Papua meminta kepada pemerintah pusat dan daerah agar mendesak PT. Freeport Indonesia untuk membangun pabrik "smelter" di daerah itu sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal.
"PT Freeport Indonesia saat ini sedang beroperasi di wilayah NKRI, yakni Provinsi Papua harus membangun smelter disini. Karena dengan begitu secara tidak langsung bisa membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda Papua," kata Ketua Umum HIPMAS Papua, Hendrik Yance Udam.
Menurut dia, Freeport harus bisa menyejahterahkan orang asli Papua dengan aktivitas pertambangannya di Timika, Kabupaten Mimika, baik itu lewat program CSR-nya atau pun program lainnya.
"Jangan kekayaannya saja yang diambil, lalu orang asli Papua masih sangat miskin di atas tanahnya sendiri, karena itu kami meminta kepada pemerintah pusat untuk memutuskan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia kalau perusahaan raksasa tersebut tidak bisa membantu menyejahterakan rakyat asli Papua," katanya.
Tentunya, kata Hendrik, PT. Freeport harus membangun pabrik "smelter" di Papua, karena dengan begitu bisa menyerap ribuan tenaga kerja baru anak asli setempat, selain daerah lain.
"Itu karena kekayaan sumber daya alam (SDA) harus bisa menyejahterakan masyarakat setempat khususnya, dan bangsa pada umumnya. Dengan pabrik Smelter di bangun di Papua maka kami bisa tahu berapa banyak emas, tembaga dan lain-lain yang diolah," katanya.
Hal lainnya yang disinggung oleh HYU adalah renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah, yang mana dana sekian persen yang diberikan kepada Indonesia sangat kecil dan itu tidak cukup untuk mempercepat pembangunan terutama ekonomi di Papua.
"Kontrak dengan PT. Freeport harus direnegosiasi kembali karena bagian Indonesia hanya 1 persen. Ini tidak adil, tidak bisa menyejahterakan masyarakat Papua yang tersebar di 29 kabupaten/kota, apalagi manfaatnya untuk Indonesia pada umumnya," katanya.
Sebelumnya, Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake mengharapkan negosiasi lanjutan antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat bisa menguntungkan semua pihak. (Antara)
