Suara.com - Koordinasi Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memprediksikan kursi Direksi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sedang diperebutkan saat ini sangat rawan akan penyelewengan dana BPJS ke depannya. Pasalnya, rata-rata calon yang sudah lulus beberapa tahap administrasi berlatarbelakang dari partai politik, bahkan masih aktif dalam partai politik.
“Kita sudah melihat trackrecord mereka, kami ada datanya. Mereka itu rata-rata bekas partai politik dan ada juga yang aktif dalam partai politik. Walaupun mereka bukan anggota tapi mereka ada keterkaitan dalam partai politik,” kata Timboel saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Melihat kondisi tersebut, pihaknya pun mengkhawatirkan, jika nantinya dana BPJS akan diselewengkan guna kepentingan partai politik. Menurutnya, rebutan tersebut wajar, mengingat dana kelolaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang hampir mencapai Rp 200 triliun dan BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 60 triliun.
"Ada potensi bisa dimainkan partai politik untuk mendapatkan keuntungan terutama dari investasi yang ditanamkan. Bahkan ada yang nggak terikat dengan partai politik tapi mereka mulai mendekati partai politik," kata Timboel.
Oleh sebab itu, Timboel bersama BPJS Watch mendesak Panitia Seleksi direksi BPJS untuk berani menolak orang partai masuk ke BPJS. Ia pun juga meminta kepada Panitia Seleksi untuk lebih selektif dan berhati-hati terhadap direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan lama yang mendaftar kembali menjadi direksi dan dewan pengawas. Pasalnya, BPJS Watch melihat kinerja mereka kurang memuaskan.
"Ada juga yang lama, dia daftar lagi. Padahal track record dia sudah jelek. Contohnya Rexon, kita buka-bukaan aja. dia dulu Direksi di Jamsostek, dia salah satu yang menolak kehadiran BPJS, terus track record dia sudah gagal. Tapi dia daftar. Ini yang harus kita keluarkan,” tegasnya.
