Suara.com - Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, pembangunan pembangkit listrik setahun terakhir akan mencapai 10.000 MW, baik yang dikerjakan PLN maupun swasta.
"Dalam setahun ini baik yang dikerjakan sendiri maupun yang dikerjakan swasta sudah mencapai 10.000 MW," kata Darmin Nasution di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Darmin menyebutkan capaian 10.000 MW itu perbandingannya untuk PLN dan swasta hampir sekitar 50:50. "Tapi angkanya tidak persis seperti itu," katanya.
Ia menyebutkan, pembangunan pembangkit listrik perlu terus dipercepat sehingga target 35.000 MW selesai atau paling tidak sudah bisa mulai dikerjakan.
Darmin menyebutkan rapat terbatas pada Kamis ini membahas mengenai listrik dan kilang minyak.
"Ratasnya panjang sekali jadi saya tidak bisa jelaskan semuanya," katanya.
Menurut dia, dalam ratas itu juga dibicarakan mengenai listrik yang "renewable" baik geothermal, mikrohidro, bahkan yang dari sampah sekalipun kecil-kecil yang sekaligus untuk menyelesaikan masalah sampah di kota-kota besar.
"Artinya akan didorong satu kegiatan agar sampah itu menjadi sumber tenaga pembangkit listrik, tidak besar-besar tetapi kecil-kecil seperti 10 MW tetapi dua masalah diselesaikan yaitu sampah beres dan dapat listrik," katanya.
Menurut dia, listrik dari sampah mungkin biayanya lebih mahal sedikit dibanding batu bara atau gas, tetapi kalau dihitung benefitnya secara keseluruhan itu malah lebih tinggi benefitnya.
"Cuma memang itu ada persoalan bagaimana kalau nanti diaudit, akan beda-beda tiap kota sehingga akan ada angka maksimum supaya pengambil keputusan bisa mengambil keputusan, kalau tidak urusan sampah tidak beres," katanya.
Menurut dia, pembangkit listrik dari sampah bisa dikerjakan PLN, bisa juga swasta dan itu ada skemanya.
Darmin menyebutkan dalam rapat itu juga dibahas pembangkit listrik dengan tenaga renewable lain seperti mikrohidro.
Sementara itu mengenai percepatan pembangunan kilang minyak, Darmin mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan Perpres yang mengatur hal itu.
Menurut dia, terakhir pihaknya masih mendiskusikan satu masalah karena Pertamina ingin dikerjakan sendiri atau jika swasta masuk harus kerja sama.
"Tapi kemudian kita bilang tidak bisa, harus ada pilihan ketiga di mana swasta bisa masuk tapi dengan tarif yang masuk akal," katanya.
Darmin menyebutkan dalam seminggu ke depan, pihaknya akan berupaya menyelesaikan Perpres itu. (Antara)
TERPOPULER
