Suara.com - Indonesia Mining Association (IMA) atau Asosiasi Tambang Indonesia menyebutkan lebih dari 50 persen izin pertambangan di berbagai daerah Indonesia diduga masih bermasalah.
"Dari 10.640 izin tambang yang diberikan kepada pengelola, lebih dari 50 persen bermasalah di tingkatan administrasi, atau tidak beres data-datanya," kata Ketua IMA Martiono Hadianto dalam diskusi Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batubara di Jakarta, Kamis malam (10/12/2015).
"Hingga saat ini banyak pertambangan yang prosesnya tidak 'clean and clear'," kata Martiono.
Ia menjelaskan banyak dugaan karena izin tersebut tidak diproses, melainkan dijual oleh pihak terkait. Menurutnya, tambang-tambang lokal banyak dilegalkan oleh pihak pemerintah daerah.
"Seharusnya, terkait peraturan, pemrintah daerah ataupun pemerintah provinsi adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, atas regulasi tambang, bukan malah terkesan memiliki otonomi sendiri," katanya.
Sejak diberlakukan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan daerah adalah sektor pertambangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2001.
"UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengukuhkan penyerahan kewenangan sektor pertambangan ke daerah, namun tetap tidak meningkatkan kemampuan aparat daerah dalam mengelola pertambangan," katanya.
Karena hal tersebut, kegiatan pertambangan menjadi tidak terkendali, cadangan banyak terkuras tanpa diketahui oleh pemerintah, negara tidak mendapat manfaat maksimum dalam bentuk penerimaan negara dan daerah.
Ia menjelaskan akibat lebih lanjutnya adalah status usaha pemegang IUP banyak yang tidak jelas, banyak juga yang tidak melakukan kegiatan pertambangan, kemudian izin usaha pertambangan banyak yang diperjualbelikan, penyelundupan tambang semakin meningkat.
Selanjutnya, lingkungan area tambang banyak semakin rusak, masyarakat di area lingkar pertambangan juga tidak dilibatkan, bahkan tidak ada dampak kesejahteraan terkait aktivitas penambangan. (Antara)
