Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.798.000
Beli Rp2.660.000
IHSG 7.057,106
LQ45 681,583
Srikehati 330,472
JII 466,124
USD/IDR 17.420

Panama Papers Dinilai Jadi Bukti RI Kalah dari Pengemplang Pajak

Adhitya Himawan | Dian Kusumo Hapsari | Suara.com

Kamis, 14 April 2016 | 13:12 WIB
Panama Papers Dinilai Jadi Bukti RI Kalah dari Pengemplang Pajak
Konferensi Pers FITRA terkait Panama Papers diJakarta, Kamis (14/4/2016). [Suara.com/Dian Kusumo Hapsari]

Suara.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai terkuaknya dokumen "Panama Papers" belakangan ini membuktikan tingginya keinginan warga negera termasuk warga negara Indonesia (WNI) untuk menghindari pajak.

Namun, Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto sangat menyayangkan jika melihat respons pemerintah yang sampai saat ini masih acuh dan pasif lantaran tidak ada tindaklanjut hukum dan sanksi. Hal ini membuktikan adanya kemunduran dan kekalahan bangsa ini dari para pengemplang pajak.

“Banyak nama dari Indonesia yang masuk Panama Papers. Rata-rata pengusaha dan politisi. Tapi belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan nama-nama yang ada di dokumen itu. Ini bentuk kemunduran pemerintah di Indonesia,” kata Yenny di kantor Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016). 

Padahal, lanjut dia,  jika melihat negara lain, di Islandia, perdana Menterinya langsung mundur karena namanya tercantum dalam laporan tersebut. Berbeda dengan Indonesia, yang dimana para pejabat masih bisa memegang kekuasaannya di negeri ini.

"Artinya pemerintah di banyak negara merespons cepat dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk menangani kasus bocornya dokumen Panama Papers. Sedangkan di Indonesia, DPR-RI justru meresponsnya dengan langkah lain yang cenderung tidak masuk akal, yaitu mempercepat pembahasan RUU Tax Amnesty," ungkapnya.

Ia pun menilai, Presiden Joko Widodo telah kecolongan karena banyak nama pejabat negara yang masuk dalam dokumen tersebut. Ia menjelaskan, hal ini lantaran sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang hanya bersifat formalitas saja.

“Jadi pemerintah harusnya membentuk sebuah tim investigasi untuk menyelidiki seperti apa yang telah dilakukan negara lain. Dan jika para pejabatnya terbukti melakukan pengemplangan pajak maka mereka harus gentle untuk mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.

“Ungkap nama-namanya siapa saja. Selidiki apa kesalahannya kenapa bisa namanya masuk dalam Panama Papers. Kategori kesalahannya apa, sekalian membersihkan negara ini,” ujar Yenny.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Purbaya Ngotot Kejar Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Purbaya Ngotot Kejar Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Bisnis | Minggu, 26 April 2026 | 15:00 WIB

Kenangan yang Tak Pernah Kering dalam Buku 'Orang-Orang Berpayung Hitam'

Kenangan yang Tak Pernah Kering dalam Buku 'Orang-Orang Berpayung Hitam'

Your Say | Selasa, 07 April 2026 | 15:09 WIB

Siapa Pengemplang Pajak Rp2,6 M yang Sahammya Diblokir Purbaya?

Siapa Pengemplang Pajak Rp2,6 M yang Sahammya Diblokir Purbaya?

Bisnis | Selasa, 24 Februari 2026 | 09:04 WIB

DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel

DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel

Bisnis | Senin, 09 Februari 2026 | 19:10 WIB

Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T

Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T

Bisnis | Kamis, 05 Februari 2026 | 19:31 WIB

Murka Purbaya ke Perusahaan China Pengemplang Pajak: Puluhan Tahun Kita Dihina dan Diremehkan

Murka Purbaya ke Perusahaan China Pengemplang Pajak: Puluhan Tahun Kita Dihina dan Diremehkan

Bisnis | Kamis, 22 Januari 2026 | 10:47 WIB

Purbaya Kejar Perusahaan Baja Pengemplang Pajak asal China, Curiga Orang Dalam Terlibat

Purbaya Kejar Perusahaan Baja Pengemplang Pajak asal China, Curiga Orang Dalam Terlibat

Bisnis | Rabu, 14 Januari 2026 | 15:14 WIB

Dikejar Sampai Singapura, Aset Rp58,2 M Milik Pengemplang Pajak Disita

Dikejar Sampai Singapura, Aset Rp58,2 M Milik Pengemplang Pajak Disita

News | Senin, 03 November 2025 | 10:37 WIB

Langka di Indonesia, Fitra Eri Harus 'Terbang' Demi Temukan SPBU Shell Lengkap di...

Langka di Indonesia, Fitra Eri Harus 'Terbang' Demi Temukan SPBU Shell Lengkap di...

News | Rabu, 01 Oktober 2025 | 13:19 WIB

Hotman Paris Setuju dengan Menkeu Soal Tax Amnesty, Tapi...

Hotman Paris Setuju dengan Menkeu Soal Tax Amnesty, Tapi...

Video | Jum'at, 26 September 2025 | 14:05 WIB

Terkini

Fundamental Terjaga, Tugu Insurance Bukukan Laba Rp265,62 Miliar di Kuartal I-2026

Fundamental Terjaga, Tugu Insurance Bukukan Laba Rp265,62 Miliar di Kuartal I-2026

Bisnis | Rabu, 06 Mei 2026 | 21:03 WIB

Investor Masih Kabur saat IHSG Menguat? Rupiah Kuncinya

Investor Masih Kabur saat IHSG Menguat? Rupiah Kuncinya

Bisnis | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:52 WIB

Bahlil Mau Terapkan Skema Bagi Hasil Migas di Sektor Pertambangan

Bahlil Mau Terapkan Skema Bagi Hasil Migas di Sektor Pertambangan

Bisnis | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:20 WIB

Ada Pejabat Baru di Lingkungan Kementerian ESDM, Ini Daftarnya

Ada Pejabat Baru di Lingkungan Kementerian ESDM, Ini Daftarnya

Bisnis | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:08 WIB

Pengamat Ingatkan Efek Pelemahan Rupiah Bikin APBN Berdarah-darah

Pengamat Ingatkan Efek Pelemahan Rupiah Bikin APBN Berdarah-darah

Bisnis | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:00 WIB

Bahlil Fokus Ganti LPG 3 Kg ke CNG, Berapa Harga Jualnya?

Bahlil Fokus Ganti LPG 3 Kg ke CNG, Berapa Harga Jualnya?

Bisnis | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:52 WIB

Dirikan Learning Center di Fakultas Pertanian UGM, Wujud Kepedulian BRI terhadap Pendidikan

Dirikan Learning Center di Fakultas Pertanian UGM, Wujud Kepedulian BRI terhadap Pendidikan

Bisnis | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:49 WIB

Rupiah Turun Terus, Purbaya Siapkan Dana Stabilisasi Obligasi

Rupiah Turun Terus, Purbaya Siapkan Dana Stabilisasi Obligasi

Bisnis | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:20 WIB

Pengamat: Aturan Soal Migas Jadi Biang Kerok Rupiah Terus Jeblok

Pengamat: Aturan Soal Migas Jadi Biang Kerok Rupiah Terus Jeblok

Bisnis | Rabu, 06 Mei 2026 | 17:47 WIB

Tak Perlu Pusing, Belanja di China Bisa Bayar Pakai GoPay

Tak Perlu Pusing, Belanja di China Bisa Bayar Pakai GoPay

Bisnis | Rabu, 06 Mei 2026 | 17:42 WIB