Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun lalu 4,79 persen.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan, target pertumbuban tersebut tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan di Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki jumlah warga negara sebesar 250 juta penduduk.
"Kenapa, untuk negara sebesar Indonesia itu nggak cukup, karena kan selalu ada pertumbuhan tenaga kerja, yang pasti lapangan pekerjaan harus tumbuh terus. Jadi angka pertumbuhan ini harus dibawa ke level yang lebih tinggi supaya memenuhi kebutuhan masyarajatnya," kata Muliaman saat ditemui di kantor Bank Indonesia,Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).
Oleh sebab itu, untuk membawa angka pertumbuhan ke level yang lebih tinggi, maka sinergi koordinasi, kolaborasi serta kepemimpinan dalam proses jadi satu hal fundamental. Pasalanya untuk menjaga reformasi struktural bukan hal yang mudah.
"Di sisi lain ada kebutuhan penting yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini tidak bisa ditunda. Makanya mewujudkan reformasi struktural. Tanpa itu, sulit mencapai tingkat pertumbuhan lebih tinggi," kata Muliaman.
OJK memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik pada 2016 dibanding 2015. Sejalan membaiknya ekonomi, OJK menargetkan pertumbuhan kredit berada di rentang 12-14 persen.
Adapun Laporan Perekonomian Indonesia 2015 yang diluncurkan BI berisi kajian menyeluruh kondisi ekonomi domestik, yang hampir sepanjang tahun dibayangi dampak negatif perlambatan ekonomi global, dan juga ketidakpastian kebijakan moneter negara-negara maju, yang telah memicu pelarian modal asing.
Turut hadir dalam peluncuran laporan itu Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani, serta sejumlah pengamat ekonomi seperti Raden Pardede, Anggito Abimanyu dan Joshua Pardede.
