Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/5/2016). Dalam kesempatan itu Presiden ingin meninggalkan pola-pola lama, tradisi lama dalam alokasi DAK yang ditransfer setiap tahun oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu, Jokowi menginginkan agar mekanisme tata cara alokasi DAK untuk dibenahi dan diperbaiki.
"Program-program pembangunan prioritas nasional sangat ditentukan oleh proses-proses penganggaran yang efektif dan tepat sasaran. Kita ingin meninggalkan pola-pola lama yang penganggarannya tidak berdasarkan pada prioritas. Sering yang kita lihat dalam prakteknya lebih ditentukan oleh posisi tawar daerah atau praktek-praktek yang kurang transparan karena ada lobi, politisasi, dan lainnya," kata Jokowi dalam membuka rapat terbatas.
Menurut dia, penganggaran yang tidak berdasarkan pada prioritas program pada akhirnya membuat penyerapan DAK tidak maksimal hingga menyisakan kas anggaran yang sangat besar. Jokowi memberikan contoh mengenai penyerapan anggaran yang tidak maksimal dalam realisasinya.
"Misalnya di bidang pendidikan, dialokasikan Rp10,4 triliun, sementara realisasinya hanya Rp2,6 triliun. Kemudian di bidang kesehatan, dialokasikan Rp1,9 triliun, realisasinya Rp619 miliar," ucap dia.
Berdasarkan kenyataan tersebut, Jokowi menginginkan adanya sebuah perubahan mekanisme sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan dengan efektif. Perubahan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan membenahi tata cara alokasi anggaran beserta pengawasan realisasi proyek di lapangan. Selain itu, penentuan besaran DAK harus ditentukan secara bersama-sama oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian teknis lain yang terkait dengan alokasi anggaran tersebut.
"Prosesnya juga harus transparan dengan mempublikasikan dana alokasi anggaran, baik dalam persiapan maupun perubahan-perubahannya," tambah dia.
Jokowi menginginkan tidak ada lagi lobi-lobi dalam perencanaan anggaran sekaligus meminta laporan hasil dari pemanfaatan DAK tersebut.
"Saya juga tidak ingin ada lagi yang namanya lobi-lobi untuk masalah DAK ini. Saya juga minta baik yang namanya proposal maupun laporan penggunaan DAK ini harus memuat informasi tentang hasil dari pemanfaatan DAK untuk memudahkan manajemen pengawasan kita," tandas dia.
Hadir dalam rapat ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
