Suara.com - Ekonom Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan bahwa iklim investasi di Indonesia belum terlalu banyak perubahan. Kondisi ini disebabkan pemerintah terlalu fokus memberi kemudahan pada investasi baru.
"Sementara investasi lama tidak dipikirkan. Padahal calon investor baru pasti tanya kanan kiri investor lama, sebelum memutuskan berinvestasi," kata Enny saat dihubungi Suara.com, Jumat (17/11/2017).
Menurutnya, tidak optimalnya kebijakan yang mendorong investasi terlihat dari capaian realisasi investasi. Pada kuartal II 2017, porsi realisasi investasi malah turun dari total kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi realisasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya 31 persen.
"Turun dari kuartal sebelumnya yang sempat mencapai 34 persen," tuturnya.
Kondisi ini menimbulkan problem kepercayaan. Meskipun sudah banyak paket kebijakan ekonomi dan upaya deregulasi, namun jika informasi dari implementasi kebijakan di lapangan masih lemah, tetap sulit mendorong percepatan investasi.
Enny juga mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo supaya tak terlalu mengobral kebijakan yang berakibat inflasi kebijakan. Sebab jika kebijakan terlalu banyak, namun implementasi lemah, bisa berakibat problem ketidakpercayaan.
"Saatnya pemerintah melakukan pemetaaan masalah dalam implementasi kebijakan. Ini tidak muda, karena ada ribuan perda yang bermasalah dan menghambat investasi. Kementerian Dalam Negeri bisa menggandeng Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang triwulan III 2017 mencapai Rp176,6 triliun, naik 13,7 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp155,3 triliun.
Rincianya, realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp64,9 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp111,7 triliun. Dengan capaian tersebut, Azhar menjelaskan, maka secara kumulatif realisasi investasi sepanjang Januari-September 2017 mencapai Rp513,2 triliun yang terdiri atas PMDN Rp194,7 triliun (37,9 persen) dan PMA Rp318,5 triliun (62,1 persen).
Baca Juga: Kembalikan Fungsi Alami, PUPR Revitalisasi Danau Tondano
