Presiden Jokowi Yakin Pilkada Serentak 2018 Tak Perburuk Ekonomi

Suara.com - ‎Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak yang bertanya-tanya bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di tahun politik 2018 dan 2019‎. Lalu banyak pengamat mengatakan dunia usaha akan mengambil posisi wait and see (menunggu dan mengamati).

Menurut dia tak ada yang perlu dikhawatirkan pada tahun politik. Sebab pengalaman tahun tahun sebelumnya, dunia usaha tetap bergerak di tengah situasi politik.

"Tahun 2014 kita ada Pilpres, wait and see, 2015 ada 150-an Pilkada apa wait and see lagi. Lalu 2016 ada 106 Pilkada wait and see lagi, 2018 ada 171 Pilkada wait and see lagi, 2019 ada ‎Pilpres apa mau wait and see lagi," kata Jokowi dalam Sarasehan ke-2 100 Ekonom Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2017).

Oleh karena itu, Jokowi mengajak semua pihak, khususnya para ekonom untuk menghilangkan persepsi tersebut, paling tidak membedakan ranah politik dan ekonomi.

"Saya kira yang politik berjalan lah politik, yang ekonomi berjalanlah ekonomi," ujar dia.

Dia menuturkan, berdasarkan pengamatan ekonom, dalam kontestasi politik‎ yang 0,2-0,3 persen itu justru ‎mendongkrak perekonomian. Karena ada belanja spanduk, kaos, sembako dan lainnya.

"Artinya marilah kita memulai bersama agar yang politik berjalan, yang ekonomi mari bermain di wilayah ekonomi. Dan ingat, bahwa ini bukan pertama kali di Indonesia menjalankan Pilkada serentak, dan bukan pertama kali Pemilu diadakan di negara kita," kata dia.

Bahkan, lanjut dia, Pilkada serentak lalu tak memperburuk kondisi ekonomi di tanah air. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim, justru selama tiga tahun terakhir sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam perekonomian.

"Yang kemarin juga baik-baik saja, aman-aman saja. Dan ekonomi kita kan juga tidak terpengaruh dengan Pilkada yang kemarin kita ajalankan. Bahkan menurut saya dalam tiga tahun banyak kemajuan yang telah dicapai di bidang ekonomi," ujar dia.

‎Dia menambahkan, berdasarkan survei lembaga internasional seperti Moddie's dan S&P mengatakan Indonesia layak investasi. Peringkat daya saing global Indonesia meningkat dari 41 menjadi 36 dari 137 negaraa.

Kemudian peringkat EODB (kemudahan dunia usaha/berinvestasi) meningkat dari urutan 120 pada 2014 melompat menjadi urutan ke 72.

"Menurut saya itu sebuah lompatan yang sangat pesat. Tetapi target saya memang bukan 72, saya sudah perintahkan ke Menko Perekonomian targetnya 40 pada 2019," kata dia.

"Melihat angkat itu, menurut saya kita harus optimis. Negara melihat kita saja optimis melihat perkembangan ekonomi kita, kenapa kita sendiri malah tidak optimis," tutupnya.