Suara.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengatakan bahwa kebijakan impor beras oleh Kementerian Perdagangan sarat dengan kongkalikong. Terlebih lagi kebijakan ini dimunculkan saat sudah memasuki tahun politik menjelang Pilkada Serentak 2018.
"Kalau kebijakan impor beras ini dipaksakan, ini patut dipertanyakan. Karena rapatnya Mendag sebelum mengeluarkan kebijakan ini hanya dengan pedagang. Ini mungkin ada kongkalikong," kata Firman saat dihubungi oleh Suara.com, Sabtu (13/1/2018).
Firman mengkritik dalih Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan impor beras untuk mencegah gejolah harga beras. Menurutnya, stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman karena saat ini banyak daerah sedang mengalami masa puncak panen.
Selain itu, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sudah mengatur secara tegas bahwa penimbunan stok pangan dilarang dan ada sanksi yang mengaturnya. Pemerintah juga bisa menetapkan batas atas maupun batas bawah harga jual.
"Jadi cara-cara seperti itu yang harus ditempuh pemerintah untuk mengatasi gejolak harga beras. Bukan dengan melakukan impor," tuturnya.
Firman juga merasa heran dengan sikap Enggartiasto yang mengaku tidak melaporkan pengambilan kebijakan ini kepada Presiden Joko Widodo. Ia menduga ada hubungan antara kebijakan impor beras yang dipaksakan dengan tahun politik yang terjadi pada 2018 ini.
"Harus diusut dengan tuntas apakah betul ada hubungan kebijakan impor beras ini dengan tahun politik. Apakah ada hubungan semakin dekatnya Pilkada 2018 dengan oknum - oknum pemerintahan di Indonesia yang mencari sumber pendanaan untuk kebutuhan politik," ujarnya.
Politisi Golkar tersebut mengingatkan Mendag bahwa masalah pangan adalah masalah yang dijamin oleh Kontitusi UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap pengambilan keputusan yang menyangkut pangan, seyogyanya Mendag melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden.
"Mendag jangan seperti Presiden kecil. Ini tidak betul," tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa kebijakan impor beras merupakan diskresi dirinya. Oleh sebab itu, ia merasa kebijakan tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya tidak usah melaporkan (kepada Presiden), karena itu diskresi saya," ujar Enggartiasto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (12/1/2018).
TERPOPULER
