Serikat Pekerja Perbankan Tuntut Upah Minimum Sektoral di Jakarta

Rabu, 07 Februari 2018 | 15:15 WIB

Aksi unjuk rasa karyawan Bank Danamon di Jakarta, Jumat (28/10/2016). [Suara.com/Dian Kusumo Hapsari]

Suara.com - Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan adalah organisasi pekerja non federasi yang berada di sektor jasa keuangan perbankan dan saat ini sudah beranggotakan 19 (Sembilan belas) Serikat Pekerja Perbankan. Jumlah ini tercapai sejak bulan November 2017 saat Upah Minimum Propinsi sudah ditetapkan.

"JARKOM SP Perbankan sudah menyampaikan kepada masyarakat dan pejabat terkait bahwa penetapan Upah Minimum Sektor Perbankan tidak pernah melibatkan Serikat Pekerja Sektor Perbankan," kata Prana Rifsana, Ketua Umum SP Bank Permata di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Sebagai salah satu sektor barometer pendukung stabilitas dan kesehatan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini terus berkembang dan berkompetisi dengan Negara lainnya untuk terus maju meningkatkan kesejahteraan rakyat, Jarkom SP Perbankan sudah beberapa kali mengirimkan surat undangan perundingan yang ditujukan kepada Asosiasi-asosiasi sektor perbankan yang terdaftar pada Daftar Asosiasi Dewan Pengupahan Disnakertrans DKI Jakarta.

Adapun asosiasi sektor perbankan yang sudah pernah dikirimkan undangan perundingan adalah Persatuan Perbankan Nasional (PERBANAS), Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO), Himpunan Bank Negara (HIMBARA), Asosiasi Perbankan Daerah (ASBANDA) dan Persatuan Bank Rakyat Indonesia (PERBARINDO).

"Pada setiap perundingan tersebut tidak satupun dari asosiasi yang merasa dapat mewakili perusahaan industri perbankan dalam merundingkan Upah Minimum Sektor Perbankan," ujarnya.

Abdoel Mujib, Ketua Umum SP Danamon mengataan kondisi ini diperburuk dengan sudah ditetapkannya Upah Minimum Sektor Perbankan dibeberapa daerah luar Jakarta dan memposisikan Upah Minimum Sektor Perbankan berada paling bawah dari sektor lainnya. Sebagai contoh saja di Kota Depok diputuskan minimum gaji pekerja perbankan lebih rendah dibandingkan pekerja retail seperti Indomaret, Alfamart dan lain lain.

"Sangat memprihatinkan karena para pekerja bank memiliki resiko yang besar atas setiap kesalahan atau kegagalan menjalankan prosedur dan berdampak systemic. Pekerja bank juga memiliki resiko atau menjadi subject banyaknya Undang-undang, seperti Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Money Laundering / TPPU, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang ITE dan lain lain. Dimana hukuman atas pelanggaran keempat Undang - Undang terakhir tersebut diatas semuanya adalah penjara diatas 5 tahun," tutur Mujib.

Idealnya, selain faktor resiko, faktor kinerja juga harus menjadi pertimbangan penting para pemutus kebijakan Upah Minimum Sektoral, Berdasarkan sumber data Pertumbuhan Produk Domestik Bruto per sektor di Indonesia rata-rata semester 1 tahun 2016 dan 2017, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memberikan kontribusi 17 persen dari total pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia. Lalu kontribusi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang terdaftar pada Emiten untuk periode kwartal 3 tahun 2017, Perusahaan dari sektor Perbankan memberikan kontribusi sebesar 27.53 persen, nomor 2 dibawah perusahaan di sektor Consumer Pharmacy.

"Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan juga sudah menyampaikan tuntutan Upah Minimum Sektoral Perbankan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada hari Rabu (31/2/2018) termasuk mengenai kondisi gagalnya perundingan sektoral perbankan, dan juga sudah mengirimkan surat audiensi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," kata Insan Agung, Ketua Umum SP Bank QNB dalam kesempatan yang sama.