Biodiesel Sawit, Anugerah yang Diapresiasi Jokowi dan Menteri Kabinet Kerja

Suara.com - Jika negara-negara Timur Tengah memiliki anugerah berupa kurma yang mampu menyumbang devisa cukup besar ke negaranya, hal tersebut pun berlaku untuk Indonesia yang memiliki kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar.

Sadar akan besarnya potensi sawit yang dimiliki Indonesia, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mencanangkan program Biodiesel, bahan bakar solar yang diolah menggunakan minyak nabati seperti minyak kelapa sawit.

Presiden Jokowi pun kemudian menginstruksikan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk meminta PT Pertamina (Persero) membangun kilang yang khusus memproduksi biodiesel.

Merespon keinginan Presiden Jokowi, Pertamina pun kemudian menggandeng perusahaan minyak asal Italia Eni untuk kemudian membuat perusahaan patungan (join venture) dan bersama-sama membangun kilang.

"Kami sudah melihat teknologi dari Eni. Setelah saya ke sana, Pak Jonan (Menteri ESDM) juga ke sana dan saya melihat teknologi yang baik. Bu Nicke (Dirut Pertamina) sudah melakukan‎ perjanjian dengan Eni untuk membangun refinery di Plaju, Palembang untuk membangun refinery pertama‎," kata Rini beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menuturkan, investasi untuk membangun kilang tersebut bakal memakan dana hingga 800 juta dolar AS.

Pemerintah Ikut Mendorong Penggunaan Biodiesel

Melihat keseriusan Kementerian BUMN dan Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar kemudian mencoba melepas road test atau uji kelayakan jalan penggunaan bahan bakar biodiesel B30.

Peluncuran Road Test B30 ditandai dengan pelepasan keberangkatan tiga unit truk dan delapan unit kendaraan penumpang berbahan bakar B30 yang masing-masing akan menempuh jarak 40.000 dan 50.000 kilometer dari Kementerian ESDM di Jakarta lalu ke Lembang - Cileunyi - Nagreg - Kuningan - Tol Babakan - Slawi - Guci - Tegal - Tol Cipali - Subang - Lembang sejauh 560 km per hari.

"Road Test B30 ini bukan uji jalan saja, tetapi juga mempromosikan kepada masyarakat bahwa penggunaan bahan bakar B30, akselerasi kendaraan tidak turun dan perawatannya tidak memakan biaya tambahan yang besar," jelas Ignasius Jonan.

Disamping itu, Mandatori B30 ini juga merupakan langkah konkret pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, menyejahterakan petani kelapa sawit, serta menjamin ketersediaan dan kestabilan harga BBM dalam negeri.

Jonan menyebut, Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen (B30) mulai tahun depan. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dalam rangka mengurangi ketergantungan impor migas.

Pemanfaatan Biodiesel Dalam Negeri Tekan Volume Impor Migas

Tak tanggung-tanggung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemanfaatan bahan bakar nabati biodiesel 30 persen atau B30 dapat menekan impor migas hingga 3 miliar dolar AS.

Menurut Luhut, impor migas sempat menurun dengan adanya pemanfaatan B20. Oleh karenanya, dengan pemanfaatan bahan bakar B30 Luhut optimis akan semakin menekan impor migas.

"Kalau kita lihat, impor menurun dengan adanya B20. Kalau kita bikin B30 itu akan sangat berpengaruh. Potensi green fuel ini sangat penting," ujarnya.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menuturkan, jika dilihat dari segi lingkungan, penggunaan biodiesel sangatlah ramah lingkungan.

"Biodegradable, lebih tidak beracun dibandingkan solar, bebas sulphur. Menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih kecil dan mengurangi polusi," kata Paulus saat menjadi pembicara di Program Pembekalan Fellowship Journalist Batch II yang digagas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Berdasarkan data yang dimilikinya, sepanjang 2018 biodiesel Indonesia telah berhasil mengurangi emisi dari minyak solar sebesar 27% atau setara 10,58 juta ton CO2 Equivalent.

Manfaatnya tak hanya sampai disitu saja, pemanfaatan biodiesel mampu mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja untuk 271.000 petani atau pekerja sawit di sektor hulu yang ujung-ujungnya dapat menyukseskan program Presiden Jokowi dan Menteri Kabinet Kerja untuk semakin meningkatkan perekonomian Tanah Air.