Ketua DPR: Defisit APBN Harus Disudahi agar Bisa Bangun SDM Berkualitas

Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, harus disangga oleh APBN berkesinambungan, yaitu dengan mengendalikan defisit.

Namun, kata dia, kenyataannya kinerja realisasi Semester I tahun 2019 belum menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tahun 2018.

"Berdasarkan realisasi Semester I Tahun 2019, penerimaan negara hanya mampu mencapai 41,5 persen atau lebih rendah dari realisasi periode yang sama pada tahun 2018 sebesar 44 persen," ujar Bambang dalam pidatonya di pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, kondisi tersebut disebabkan oleh kinerja perpajakan yang menurun dengan realisasi Semester I tahun 2019 hanya mencapai 38,6 persen.

Sementara pada tahun 2018 dalam periode sama kata Bambang, perpajakan mampu tumbuh hingga 14,8 persen.

Di lain sisi, Bambang menuturkan belanja negara mampu tumbuh hingga 9,6 persen pada Semester I tahun ini dengan realisasi 42 persen.

"Kinerja perpajakan yang menurun tersebut menyebabkan pelebaran defisit anggaran pada realisasi Semester I tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya," tutur Bambang.

Tak hanya itu, Bambang mengatakan penyampaian pidato Presiden Jokowi mengenai RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun 2020 ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran DPR RI dalam rangka menetapkan APBN.

Kata Bambang, RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun 2020 yang disampaikan Jokowi merupakan APBN pertama dalam RPJMN 2020-2024.

"Oleh karena itu, RAPBN yang disusun harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, pembangunan ekonomi perlu berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.”