Mitigasi Perubahan Iklim dengan Skema Net Zero Emision

“Setiap kami mendapatkan donor atau program, kami alokasikan tersendiri. Sehingga setiap langkahnya terkawal dan terpantau, “ kata dia.

Peran Hutan Sosial

Hutan mempunyai peranan besar dalam menjaga lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Kawasan juga juga memiliki potensi besar menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat sekitar.

Namun, pengelolaan kawasan hutan sejauh ini menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satunya, terkait laju deforestasi dan degradasi hutan Indonesia.

Deforestasi merupakan perubahan kondisi tutupan lahan kategori hutan menjadi tutupan lahan non hutan. Sedangkan degradasi adalah kondisi penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu.

Guna menjaga kelestarian hutan, pemerintah telah meluncurkan program Perhutanan Sosial sejak 2015. Program ini merupakan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses atau izin kelola bagi masyarakat di kawasan hutan.

Program tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengelola lahan hutan, seperti pemanfaatan kawasan dan komoditas perhutanan hingga kesempatan mendirikan kelompok usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Program perhutanan sosial yang sudah diterapkan, salah satunya yaitu hutan desa di Bujang Raba, Jambi. Dimana area ini merupakan bagian dari skema melindungi hutan untuk penyimpanan karbon. Sejalan dengan program tersebut, masyarakat desa ini pun mendapatkan manfaat dari skema perdagangan karbon atas hutan yang mereka kelola.

Direktur Eksekutif Konservasi Indonesia (WARSI), Rudi Syaf mengatakan skema perhutanan sosial terbukti mampu mendukung upaya mitigas perubahan iklim dan mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution).

“Masyarakat terbukti bisa menjaga hitan sejak 2013-2018 terjadi zero deforestasi, baru pada 2019 turun. Poinnya dengan perhutanan sosial, masyatkat mampu menjaga hutan,” kata Rudi.

Adapun saat ini potensi karbon di Bujang Raba yang dapat dipergangkan totalnya mencapai 370 ribu ton.

“Sampai saat ini yang bisa didapat masyarakt Bujang Raba Rp 2,4 miliar. Ini masih kecil sebab kami masih menampung pembeli individu dengan skema sederhana dan belum skema perdagangan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Program Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad menilai Indonesia berperan penting dalam mencapai net zero emisi, meski di satu sisi diperlukan transformasi besar-besaran.

Salah satu program yang bisa dilakukan untuk mendukung target tersebut ialah dengan kampung iklim dengan perhutanan sosial.

Program kampung iklim sudah dikembangkan sejak 2011 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK menargetkan, dalam upaya pengurangan emisi rumah rumah kaca dan dampak perubahan iklim diperlukan sebanyak 20,000 proklim pada 2024.

Pada perhutanan sosial ada inisatif lain, untuk mendorong perekonmian adat dan lokal dan berpartisiapsi dalam pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Inisiatif kami dengan menggabungkan proklim dan perhutanan sosial untuk mendorong kesejahteraan masyarat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Sehingga kontribusinya bisa dilihat sebagai bagian penuruna emisi dan Rumah Kaca,” ujar Nadya.

Adapun lokasi percontontohan program ramah iklim (proklim) saat ini berada di Desa Lampo dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sedangkan menurut studi yang dilakukan pihaknya, kontrubusi perhutanan sosial untuk NDC sektor kehutanan bisa mencapai 34,6%, jika ada percepatan implementasi pada wilayah berisiko deforestasi sedang-tinggi seluas 1,37 hektare.