Johanes juga berpendapat bahwa Indonesia pun perlu waspada terhadap peningkatan kekuatan militer yang disertai dengan penekanan komitmen untuk mempertahankan kedaulatan Cina di atas.
Kewaspadaan ini perlu karena sejak dasawarsa 1990 an yang lalu, Cina secara sepihak memperkenalkan 9 garis putus-putus yang salah satunya menyasar ke sebagian dari wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, dan menganggapnya sebagai wilayahnya.
“Meski klaim Cina terhadap sebagian dari perairan yang kini bernama Laut Natuna Utara itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), kita tetap harus waspada mengingat Cina nampaknya tetap berupaya mempertahankan klaim nya,” tuturnya.
Klaim Cina di atas dibarengi dengan manuver kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan China, yang seringkali mengganggu kapal-kapal nelayan Indonesia di sana. Bahkan pada tahun 2021 lalu, media di Indonesia melaporkan hadirnya beberapa kapal perang Cina, antara lain berjenis Frigate dan Destroyer, di kawasan ZEE Indonesia di Natuna.
Kehadiran kapal perang Cina, bersama kapal survey dan kapal penjaga pantai, juga terlihat pada akhir tahun lalu, ketika Cina melakukan protes terhadap pengeboran lepas pantai yang dilakukan Indonesia dan perusahaan-perusahaan dari negara mitra di wilayah ZEE Indonesia. Manufer-manufer di atas tentu tak selaras dengan semangat anti-hegemoni dan anti penggunaan kekuatan semena-mena yang pernah ditekankan oleh Presiden Xi dalam beberapa kesempatan.
Dampak lain yang menurut Johanes harus diwaspadai adalah meningkatnya ketegangan antara Cina dan Barat di wilayah Asia Pasifik, seiring dengan meningkatnya kekuatan militer Cina di atas.
“Meski Cina berkali kali menyampaikan penolakan terhadap ‘mentalitas perang dingin,’ penolakan ini nampaknya dialamatkan kepada negara-negara Barat, dan oleh karenanya justru berpotensi meningkatkan ketegangan antara mereka,” pungkasnya.
TERPOPULER
