Suara.com - Dalam momentum sekitar Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu adalah “Bapak Pengendali Inflasi”.
“Beliau (Mendagri) pengendali inflasi terbaik yang kami tahu. Saya kira tidak berlebihan kalau kami menyebut beliau (Mendagri) sebagai ‘Bapak Pengendali Inflasi Indonesia’,” ungkap Andi Amran Sulaiman sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.
Dalam pandangan Menteri Pertanian, kinerja Menteri Dalam Negeri sangat baik karena mampu mengendalikan inflasi hingga mencapai angka 2,84 persen.
“Hari ini kita bisa tersenyum karena inflasi kita. Sekarang ini Argentina memiliki inflasi 120 persen, Turki 70 persen, Amerika 6 persen dan beberapa negara negara lain tertekan ekonominya karena inflasi yang tidak bisa terkendali. Jadi, tidak berlebihan kalau beliau menjadi Bapak Pengendali Inflasi Indonesia,” demikian disebutkan Andi Amran Sulaiman.
Menanggapi pernyataan Menteri Pertanian yang menyebut bahwa Menteri Dalam Negeri adalah “Bapak Pengendali Inflasi”, Tito Karnavian menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko adalah orang yang tepat dikatakan sebagai “Bapak Pengendali Inflasi”.
"Kalau Puang (sebutan gelar bangsawan masyarakat Bugis, ditujukan kepada Andi Amran Sulaiman) menyampaikan saya Bapak Inflasi, sebetulnya Bapak Inflasi adalah Bapak Jokowi, Karena saya dapat perintah dari beliau pada September 2022, ketika angkanya 6 persen,” jelas Tito Karnavian selesai berlangsungnya Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Menteri Pertanian di Jakarta, Jumat (7/6/2024) malam.
“Jadi, sebetulnya Bapak Inflasinya adalah Bapak Jokowi, yang bekerja Pak Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan dan Direktur Bulog sebetulnya. Kami (Kemendagri) hanya membantu mengkoordinir saja,” ungkap Menteri Dalam Negeri.
Pencapaian itu disebutkannya adalah hasil kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi yang bekerja di bidang pangan.
Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara disebutkan Menteri Dalam Negeri telah memberikan mandat yang mampu menekan inflasi dari 6 persen per September 2022, kini menjadi 2,84 persen per Mei 2024.
“Dan pemerintah pusat menargetkan kendali inflasi di angka 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya maksimal 3,5 persen dan paling rendah 1,5 persen,” lanjut Tito Karnavian.
Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak akan bisa mencapai inflasi nol persen, karena Indonesia adalah negara produksi, bukan seperti Singapura yang menjadi negara konsumsi dan tidak memiliki sawah serta petani.
Tito Karnavian lantas mengisahkan kilas balik bagaimana inflasi Indonesia bisa ditekan hingga 2,84 persen.
Awalnya pada September 2022, ketika inflasi 6 persen, ia dipanggil Presiden RI Joko Widodo. Saat itu Tito Karnavian menyatakan langkah yang harus dilakukan adalah daerah harus dikendalikan dan tidak boleh diam saja.
Menurut alumnus Magister Ilmu Kepolisian di University of Exeter, Inggris pada 1993, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta 1996, serta S3 di Nanyang Technological University, Singapura dengan predikat Magna Cum Laude pada 2013 itu menyatakan bahwa menurut Harvard cuma satu instrumen dan berlaku di seluruh dunia, yaitu pengendalian bunga bank.
“Ketika kemudian terjadi inflasi tinggi maka suku bunga dinaikkan, begitu suku bunga dinaikkan maka produksi akan turun, demand (permintaan) juga akan turun, otomatis inflasi akan turun. Tapi ketika inflasi terlalu rendah, maka bunga juga akan direndahkan supaya demand akan naik. Ilmunya itu,” jelas Menteri Dalam Negeri.
Saat itu, penjelasan itu tidak disetujui Presiden, dan menginstruksikan kepada Mendagri agar menangani inflasi seperti mengatasi wabah pandemi COVID-19.
“Pak Jokowi menyatakan tidak, kita pakai ilmu yang lain, yaitu ilmu COVID-19. Semua seluruh dunia tidak ada yang ahli COVID-19, karena COVID yang terakhir menjadi pandemi adalah pada 1927 artinya 100 tahun lebih,” lanjut Tito Karnavian.
Presiden kemudian memerintahkan Mendagri memetakan per wilayah mulai rumah sakit mana yang penuh, daerah dengan kasus meninggal terbanyak, hingga kasus positif tertinggi dikategorikan merah.
Lantas wilayah di luar kategori itu diberi tanda kuning, dan hijau. Bagi yang kuning bisa bergerak, namun masih ada sejumlah pembatasan sedangkan hijau bisa bergerak bebas.
Kebijakan itu diambil sebagai langkah menyeimbangkan antara penanganan COVID-19 dengan pengendalian ekonomi. Karena ada negara yang kencang dan berhasil menangani COVID-19 namun ekonominya kolaps.
Ilmu itu kemudian yang diminta Kepala Negara untuk diterapkan dalam penanganan inflasi. Presiden juga meminta semua pemangku kepentingan berkumpul setiap daerah dicek dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Melalui mekanisme itu, pengendalian inflasi bisa di angka 2,84 persen dan bahkan pada Mei 2024 pertama kali sejak September 2022, secara bulanan terjadi deflasi yaitu minus 0,03 persen.
“Biasanya makanan, minuman, tembakau selalu merah. Baru Mei 2024, makanan, minuman, tembakau yang selalu merah ini justru deflasi 0,29 persen,” pungkasnya.
TERPOPULER
