Alasan QRIS dan GPN Dipermasalahkan, AS Ganggu Kedaulatan Sistem 'Keuangan' RI?

Ilustrasi transaksi dengan QRIS. [Envanto]

Tanggapan Pihak Bank Indonesia

Pihak pemerintah Indonesia sendiri memiliki pandangan berbeda. GPN dan QRIS yang digunakan saat ini dianggap sebagai bentuk kedaulatan sistem pembayaran nasional yang membawa dampak baik bagi ekosistem industri nasional.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sistem tersebut telah dirancang sedemikian rupa untuk menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi industri, dan menjamin keamanan data masyarakat secara luas.

Bank Indonesia menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki tujuan guna membatasi pihak asing, namun lebih kepada melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika yang tengah terjadi. Indonesia tetap membuka ruang kerja sama terutama dalam interoperabilitas QR lintas negara yang telah dijalin dengan beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, serta Singapore sejauh ini.

Meski AS terus memberikan ‘desakan’, namun hingga saat artikel ini ditulis BI dan pemerintah masih memiliki pendirian yang cukup tegas. Meski demikian diungkapkan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan OJK dan BI terkait dengan persoalan ini.

Dirinya tidak menjelaskan hal apa yang sekiranya akan dilakukan dalam menghadapi tarif dari AS tersebut. Jadi publik masih menantikan keputusan apa yang akhirnya akan diambil oleh pemerintah sebagai sikap atas perubahan yang dilakukan.

Itu tadi sedikit penjelasan singkat tentang alasan QRIS dan GPN dipermasalahkan AS pada negosiasi dagang yang belakangan terjadi dengan pemerintah Indonesia.

Kontributor : I Made Rendika Ardian