5. Pengetatan Aturan dan Etika Penagihan
Penyelenggara pinjol dilarang menggunakan ancaman, intimidasi (baik fisik maupun verbal), serta tindakan negatif lainnya yang mengandung unsur SARA, merendahkan harkat dan martabat, atau melakukan cyber bullying terhadap debitur, kontak darurat, rekan kerja, maupun keluarga debitur.
6. Penggunaan Kontak Darurat
OJK menegaskan bahwa informasi kontak darurat yang diberikan oleh debitur hanya boleh digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur jika sulit dihubungi, bukan untuk melakukan penagihan kepada pemilik kontak darurat. Penyelenggara wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik kontak darurat sebelum mencantumkannya dan mendokumentasikan persetujuan tersebut.
7. Asuransi
Untuk melindungi pemberi pinjaman (lender), OJK mewajibkan penyelenggara pinjol P2P untuk menyediakan fasilitas mitigasi risiko, termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau penjaminan berizin OJK.
Dengan serangkaian aturan yang semakin ketat ini, OJK berupaya menciptakan industri pinjol yang lebih bertanggung jawab dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.
Masyarakat sebagai pengguna layanan pinjol diharapkan untuk lebih bijak dan memahami hak serta kewajiban mereka. Penyelenggara pinjol juga dituntut untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku demi terciptanya ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan.
Kontributor : Rizqi Amalia
TERPOPULER
