Infografis
"Tagihan bersih kepada Pempus terkontraksi sebesar 25,7% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 21,0% (yoy). Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 3,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 3,6% (yoy) pada April 2025," katanya.
Sementara itu, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Mei 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.
Dari sisi transaksi, pembayaran digital pada Mei 2025 mencapai 3,93 miliar transaksi atau tumbuh 27,88% (yoy) didukung peningkatan seluruh komponen.
Volume transaksi aplikasi mobile dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 29,32% (yoy) dan 7,54% (yoy).
Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 151,70% (yoy) didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.
Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 393,73 juta transaksi atau tumbuh 45,45% (yoy), dengan nilai mencapai Rp969,43 triliun.
Sedangkan, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS turun sebesar 6,08% (yoy) menjadi 0,77 juta transaksi dengan nilai Rp14.450,03 triliun.
Sementara dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 10,10% (yoy) menjadi Rp1.143,09 triliun pada Mei 2025.
Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.
Baca Juga: JP Morgan Ramal 40 Tahun Lagi Dolar AS Lenyap
Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Mei 2025.
Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas.
Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).
