Rupiah Terkoreksi Lawan Dolar Amerika, Ini Faktornya

Suara.com - Nilai tukar Rupiah dibuka melemah pada pagi ini, Rabu 22 Oktober 2025.

Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 09.20 WIB, Rupiah spot ada di level Rp 16.615 per Dolar Amerika Serikat (AS).

Mata uang garuda melemah, 0,16 persen dari penutupan sebelumnya Rp 16.587 per Dolar AS. Sedangkan beberapa mata uang asia menguat melawan Dolar.

Di mana, Baht Thailand menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melonjak 0,13 persen.

Selanjutnya ada Yen Jepang yang terkerek 0,12 persen dan Won Korea Selatan yang terangkat 0,06 persen.

Disusul, Dolar Singapura yang menanjak 0,05 persen. Berikutnya ada Ringgit Malaysia yang terapresiasi 0,02 persen dan Yuan China yang naik 0,008 persen.

Lalu ada Dolar Hongkong yang menguat tipis 0,005 persen.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi, menjelaskan penguatan Rupiah didorong dari sikap Presiden AS Donald Trump yang menyuarakan keraguannya atas perang dagang yang berkepanjangan dengan China, sekaligus menyatakan bahwa perundingan mendatang dengan Beijing tetap berjalan sesuai rencana.

Sementara dari dalam negeri disebabkan oleh pemerintah mengumumkan tambahan anggaran untuk program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp 30 triliun yang akan diberikan kepada 35 juta keluarga pada Oktober sampai Desember 2025.

Sementara itu, Pengamat Forex Ibrahim Assuaibi, menjelaskan pelemahan Rupiah disebabkan tekanan eksternal dan internal.

Salah satunya adalah pelaku pasar terus mencermati perkembangan seputar penutupan pemerintah federal AS yang sedang berlangsung.

Penutupan pemerintah telah memasuki hari ke-21 tanpa tanda-tanda akan berakhir, setelah para senator gagal untuk ke-11 kalinya menyelesaikan kebuntuan dalam pemungutan suara pada hari Senin.

Penutupan pemerintah AS kini menjadi jeda pendanaan terpanjang ketiga dalam sejarah modern.

Sedangkan, dari sentimen lokal yakni pernyataan Presiden Prabowo Subianto disebut berpeluang merevisi aturan mengenai penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA 100 persen di dalam negeri.

Sebelumnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025.

Beleid itu mengatur bahwa eksportir wajib menempatkan DHE SDA yang mereka peroleh 100 persen selama 12 bulan di dalam negeri.

Namun demikian, belakangan Presiden Prabowo kerap mengevaluasi penerapan DHE SDA di beberap rapat terbatas (ratas).