- Kementerian Keuangan menargetkan peremajaan lahan kakao seluas 5.000 hektare dilaksanakan secara nasional pada tahun 2026.
- Lokasi peremajaan kebun kakao meliputi Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Tengah, bersifat sukarela bagi petani.
- Kemenkeu akan mendukung penuh program replanting kakao menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan peremajaan lahan atau replanting kebun kakao di Indonesia seluas 5.000 hektare untuk tahun 2026.
Kepala Divisi Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kemenkeu, Adi Sucipto menerangkan kalau peremajaan lahan kakao ini dilakukan di Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, hingga Sulawesi Tengah.
“Target kami itu target nasional,” kata Adi saat ditemui di Bali, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, peremajaan kebun kakao ini dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan bibit.
Selain itu, Adi menyebut kalau target replanting kakao mempertimbangkan dari regulasi yang sedang digodok Kementerian Pertanian (Kementan).
“Bagaimana pola mainnya, per hektare itu mau dapet berapa, apa yang kami bisa bantu, kami belum tahu,” lanjut dia.
![Kepala Divisi Umum BPDP Kemenkeu, Adi Sucipto (kanan) saat ditemui di Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025). [Suara.com/Dicky Prastya]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/11/24/67619-kepala-divisi-umum-bpdp-kemenkeu-adi-sucipto.jpg)
BPDP Kemenkeu juga menunggu soal ketersediaan lahan maupun petani kakao yang ingin berpartisipasi dalam replanting tersebut. Sebab program ini sifatnya sukarela, bukan wajib.
Ia juga memastikan kalau Kemenkeu bakal mendukung penuh peremajaan lahan kakao lewat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara (APBN).
“Jadi walaupun pendapatan dari kakao tidak seperti yang kita inginkan, sepanjang sudah punya kontribusi, tidak menurut kemungkinan programnya kita akan full support,” pungkasnya.
Baca Juga: Kakao Indonesia di Mata Dunia: Dihantam Black Campaign, Dianggap Mematikan Orang Utan
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, kontribusi kakao kepada APBN pada 2024 bersumber dari sektor pajak mencapai Rp3,7 triliun dan bea keluar mencapai Rp240 miliar.
Sedangkan pada 2025, realisasi bea keluar periode Januari-September mencapai Rp150,7 miliar dan pungutan ekspor yang mulai diberlakukan pada 22 Oktober 2025 sudah mencapai Rp48,8 juta.
Adapun luas perkebunan kakao di Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,3 juta hektare. 99 persen dar perkebunan itu merupakan lahan perkebunan yang dikelola rakyat.
Menurut data Organisasi Internasional Kakao (ICCO), produksi biji kakao Indonesia per tahun mencapai kisaran 180 ribu hingga 200 ribu ton per tahun.
