IESR: Pernyataan Hashim Soal Fosil Bertentangan dengan Komitmen Energi Prabowo

Suara.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pernyataan Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengenai keberlanjutan penggunaan energi fosil tidak sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong 100 persen energi baru terbarukan (EBT).

Sikap berbeda itu muncul setelah Hashim menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan phase-out energi fosil karena dinilai masih dibutuhkan untuk sektor industri dan kelistrikan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapimnas Kadin pada Selasa (2/12/2025).

Di sisi lain, Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan komitmen kuat dalam transisi energi, termasuk kepada Sekjen PBB dan di hadapan para pemimpin dunia di KTT G20, bahwa Indonesia akan menerapkan 100 persen energi terbarukan dan menghentikan penggunaan energi fosil dalam 15 tahun ke depan.

Manajer Program Sistem Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo, menegaskan bahwa perbedaan tersebut sangat mencolok dan menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan energi nasional.

“Jelas kontradiktif. Pak Prabowo di KTT G20 bilang Indonesia akan 100 persen energi terbarukan dan tidak memakai fosil 15 tahun ke depan. Dari kalimat saja sudah head to head berbeda,” ujar Deon saat ditemui di sela Brown to Green Conference di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Deon menambahkan bahwa Indonesia harus memiliki kemauan politik untuk keluar dari ketergantungan energi fosil guna mencegah risiko ekonomi. Ketergantungan itu, menurutnya, membuat Indonesia rentan, terutama terhadap dinamika investasi global.

Ia mencontohkan sejumlah investor data center yang kini mensyaratkan pasokan listrik berbasis energi terbarukan. Ketidakjelasan arah kebijakan energi, termasuk rencana PLN yang masih mengandalkan PLTU, membuat investor ragu.

“Kalau ekonomi tumbuh dengan fosil, ekonomi kita jadi rentan. Investor data center saja ingin energi terbarukan. Kalau PLN tetap bangun PLTU, mereka ragu,” ujar Deon.

Selain risiko ekonomi, ketidaktegasan pemerintah dalam transisi energi juga dapat berdampak pada kredibilitas politik Indonesia di mata dunia.

Baca Juga: Ratusan Nyawa Melayang, Mengapa Status Bencana Nasional Masih Menggantung?

“Ada risiko yang seharusnya bisa dilihat pemerintah. Sebenarnya jalan ke depan bisa dengan strategi A-B-C, termasuk phase out atau phase down yang dapat dikomunikasikan,” kata Deon.

Sebelumnya, Hashim menyatakan bahwa Indonesia menerima tekanan internasional untuk menghentikan penggunaan batu bara. Namun ia menegaskan pemerintah memiliki caranya sendiri dan tidak akan menghentikan penggunaan energi fosil dalam waktu dekat.

“Tidak ada phase-out dari fossil fuels kita. Industri dan listrik Indonesia tetap memakai fossil fuels, seperti batubara dan gas alam,” ujar Hashim.