Pemerintah Mau Stop Kran Impor Gula, Spekulan Siap Ambil Untung

Suara.com - Rencana ambisius pemerintah untuk menutup kran impor gula konsumsi pada tahun 2026 mulai menuai kritik tajam. Para pakar mengingatkan adanya risiko besar berupa kelangkaan stok dan lonjakan harga di tengah masyarakat akibat perbedaan data konsumsi serta tantangan masa transisi produksi.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyoroti bahwa keyakinan pemerintah yang merujuk pada Proyeksi Neraca Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa menjadi bumerang jika tidak dihitung dengan cermat.

“Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Bapanas per 4 Desember 2025, stok akhir tahun tercatat sekitar 1.437.324 ton. Dengan konsumsi bulanan 234.082 ton, stok ini dianggap cukup untuk 6,1 bulan. Inilah dasar pemerintah menutup impor,” ujar Khudori, Jumat (2/1/2026).

Meski di atas kertas stok terlihat cukup, Khudori memperingatkan adanya celah berbahaya pada periode April hingga Juli 2026. Berdasarkan pola historis, produksi gula domestik baru akan melimpah pada bulan Juni, sementara pasokan pada April dan Mei biasanya sangat minim.

“Jika pemerintah bersikeras menutup impor, ada potensi gejolak harga di Juni–Juli. Gula produksi Juni butuh waktu untuk masuk pasar, sementara stok lama sudah menipis,” jelasnya.

Masalah kian rumit karena adanya disparitas data. Perhitungan versi Jurnal GULA menunjukkan angka konsumsi masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan versi pemerintah. Jika menggunakan data Jurnal GULA, stok awal 2026 sebesar 1.210.000 ton hanya akan bertahan hingga pekan ketiga Mei 2026.

“Sangat riskan jika tidak ada impor. Stok hanya cukup untuk 4,7 bulan. Pemerintah tidak akan punya 'amunisi' untuk intervensi jika spekulan mulai menahan stok,” tambah Khudori.

Tanpa cadangan pangan yang memadai melalui impor pelengkap, pemerintah dikhawatirkan kehilangan kendali atas pasar saat masa giling tebu baru dimulai. Risiko lonjakan harga akibat pasokan yang ketat di tingkat ritel dapat langsung memukul daya beli masyarakat.

Khudori menekankan bahwa semangat swasembada pangan adalah hal positif, namun harus realistis terhadap fakta di lapangan. “Jangan sampai karena terlalu bersemangat swasembada, keputusan tidak impor justru membawa petaka bagi konsumen,” pungkasnya.

Hingga saat ini, pelaku industri dan masyarakat masih menanti kepastian langkah mitigasi dari kementerian terkait untuk menjamin stabilitas harga manisnya komoditas ini di meja makan rakyat.