REGIONAL:
- Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkap Program Gentengisasi Nasional Jawa Barat bernilai transaksi awal Rp12,6 miliar.
- Program ini bertujuan menjaga kualitas rumah rakyat sekaligus memperkuat industri UMKM genteng, bukan sekadar bantuan.
- BRI mendukung pembiayaan UMKM genteng melalui KUR Perumahan untuk memenuhi permintaan material besar Jawa Barat.
Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara, mengungkap pelaksanaan Program Gentengisasi Nasional di Jawa Barat dengan nilai transaksi awal mencapai Rp12,6 miliar.
Nilai ini disebut merupakan kesepakatan salah satu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produsen genteng.
Ara menyampaikan, program tersebut tidak sekadar bantuan, melainkan skema yang ditujukan untuk menjaga kualitas rumah rakyat sekaligus memperkuat industri kecil dan menengah.
“Program ini bukan charity. Ini program kualitas dan keberlanjutan. UMKM harus naik kelas, industrinya kuat, dan rumah rakyat tidak panas. Kita ingin multiplier effect-nya terasa. Masyarakat senang, industri tumbuh,” ujar Ara di Jakarta, Jumat (28/2/2026).
Kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan bersama pengusaha genteng sentra Jatiwangi menetapkan harga Rp4.300 per unit hingga sampai di lokasi proyek untuk wilayah Jawa Barat.
Angka tersebut menjadi dasar transaksi antara produsen dan pengembang perumahan.
Target realisasi transaksi perdana itu dijadwalkan berlangsung pada awal April mendatang.
Nilai transaksi tersebut dinilai menjadi indikator awal skala perputaran usaha dalam program gentengisasi, terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan rumah subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat yang membutuhkan pasokan material genteng dalam jumlah besar.
Ara mengingatkan, tantangan berikutnya bukan hanya pada sisi permintaan, melainkan menjaga kualitas serta kapasitas produksi.
Genteng yang dipasok diminta memiliki daya tahan minimal 15 tahun, tahan panas dan hujan, serta memiliki nilai estetika untuk desain perumahan modern, termasuk model flat.
Pemerintah daerah, melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan memfasilitasi proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Tahapannya mencakup permohonan, verifikasi hingga audit, dengan pendampingan agar pelaku usaha dapat memenuhi standar yang ditetapkan.
Dari sisi pembiayaan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyatakan kesiapan mendukung melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Skema ini diharapkan membantu pelaku UMKM genteng memperkuat modal kerja untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar.
“Buyer sudah jelas, demand sudah ada. Yang penting kualitas dijaga dan produksinya cukup. BRI siap berada di tengah untuk memperkuat pembiayaan UMKM dan sektor perumahan,” pungkasnya.
TERPOPULER
