Suara.com - Kabar pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 mulai berembus kencang. Hal ini menyusul pernyataan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, yang menyoroti besarnya jumlah aparatur negara yang memasuki masa purnatugas.
Dalam keterangannya, Rini mengungkapkan fakta bahwa terdapat sekitar 160.000 ASN yang telah resmi pensiun sepanjang tahun 2025 lalu.
Kekosongan kursi dalam jumlah masif ini tentu memerlukan regenerasi segera guna menjaga ritme birokrasi tetap stabil.
Meski pemerintah belum mengetuk palu mengenai tanggal pasti pembukaan pendaftaran CPNS 2026, sinyal ini menjadi alarm bagi para lulusan baru (fresh graduate) untuk segera bersiap.
Saat ini, Kementerian PAN-RB tengah berada dalam fase krusial, yakni meminta setiap kementerian dan lembaga (K/L) untuk melakukan pemetaan kebutuhan secara mendetail.
Banyak pelamar CPNS seringkali terjebak pada instansi-instansi "populer" yang jumlah pendaftarnya mencapai ratusan ribu orang.
Padahal, jika Anda cukup jeli melihat data histori pendaftaran terdahulu, terdapat sejumlah formasi strategis yang justru minim pelamar. Memilih formasi ini bisa menjadi langkah taktis bagi Anda yang ingin meningkatkan peluang lolos.
Berikut adalah daftar 10 formasi CPNS yang berdasarkan histori pendaftaran seringkali memiliki minat paling sedikit:
1. Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Instansi ini secara konsisten berada di urutan terbawah dalam hal jumlah pendaftar. Penyebab utamanya adalah kualifikasi pendidikan yang sangat spesifik, biasanya berkaitan erat dengan hukum internasional dan HAM.
Selain itu, porsi formasi yang dibuka relatif kecil, sehingga banyak pelamar yang merasa minder sebelum mencoba. Padahal, bagi lulusan hukum atau ilmu sosial, ini adalah celah besar karena persaingan per kuota sangat minim.
2. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)
Sebagai lembaga tinggi negara, Setjen MPR seringkali luput dari radar generasi muda dibandingkan kementerian teknis. Karakteristik kerja yang kental dengan protokol kenegaraan dan administrasi legislatif, ditambah persyaratan administrasi yang ketat, membuat jumlah pendaftar di sini cenderung rendah.
Bagi Anda yang memiliki latar belakang administrasi publik atau politik, instansi ini menawarkan kestabilan karier dengan rasio keketatan yang rendah.
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Meski berstatus kementerian koordinator, Kemenko PMK menuntut standar akademik yang cukup tinggi. Filter alami seperti syarat nilai IPK dan kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata seringkali mengurangi jumlah pendaftar.
Namun, bekerja di kementerian koordinator memberikan pengalaman strategis yang luas karena bersentuhan langsung dengan kebijakan lintas kementerian.
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)
Instansi ini sering masuk dalam daftar pelamar paling sedikit karena dominasi formasi untuk tenaga ahli di bidang kelautan, teknik perkapalan, dan hukum investasi internasional.
Selain itu, penempatan yang difokuskan pada pengawasan proyek strategis di berbagai daerah terpencil untuk tahun 2026 juga menjadi alasan mengapa pelamar berpikir dua kali untuk mendaftar.
5. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY)
Bagi sarjana hukum, Komisi Yudisial adalah tempat yang tepat jika ingin menghindari kepadatan pelamar di Mahkamah Agung. Fokus tugas pada pengawasan hakim membutuhkan individu dengan integritas tinggi dan pemahaman hukum acara yang mendalam. Kurangnya publikasi mengenai kesejahteraan dan jenjang karier membuat instansi ini sering terlewati oleh pelamar.
6. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
BPIP masih mencari bentuk popularitasnya di mata pencari kerja. Fokus kerja yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai ideologi dianggap kurang "menantang" bagi pelamar yang lebih menyukai bidang teknis. Padahal, dengan pendaftar yang sedikit, peluang Anda untuk melaju ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menjadi jauh lebih besar.
7. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Tantangan utama dari BNPP adalah lokasi penempatan di pelosok Indonesia hingga kawasan IKN.
Jika Anda siap ditempatkan di perbatasan, BNPP adalah peluang emas.
8. Sekretariat Jenderal Komnas Perempuan
Serupa dengan Komnas HAM, lembaga ini membutuhkan spesialisasi tajam di bidang gender dan perlindungan sosial. Niche yang sempit ini membuat pelamar umum tidak bisa masuk sembarangan.
Bagi pemilik portofolio di bidang studi gender atau psikologi sosial, instansi ini hampir selalu memiliki rasio pelamar yang sangat rendah.
9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Bekerja di BNPT membutuhkan ketahanan mental dan latar belakang keamanan atau intelijen. Proses seleksi yang melibatkan security clearance tambahan sering dianggap rumit oleh pelamar.
Namun, bagi lulusan kriminologi atau sosiologi, BNPT merupakan instansi strategis dengan saingan yang relatif mudah dihitung jari.
10. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Meskipun terdengar mentereng, kementerian ini sering sepi peminat pada jabatan analis data investasi. Tingginya standar penguasaan bahasa asing (TOEFL/IELTS) dan kemampuan analisis ekonomi makro membuat instansi ini hanya diserbu oleh segelintir lulusan ekonomi atau hubungan internasional yang benar-benar kompeten.
Kontributor : Rizqi Amalia
TERPOPULER
