- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen pada tahun 2026 meski menghadapi ketegangan geopolitik Timur Tengah.
- Ketahanan ekonomi nasional ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, sektor perbankan yang solid, serta struktur pembiayaan yang sehat.
- Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter serta memperluas kerja sama internasional untuk memitigasi risiko global dan menjaga stabilitas.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 mencapai 5,3 persen meski ada perang Amerika Serikat vs Iran di Timur Tengah.
Menko Perekonomian menyebut kalau ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Selat Hormuz perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi.
"Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11% pada tahun 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3% pada tahun 2026," kata Airlangga, dikutip dari siaran pers, Senin (20/4/2026).
Ketahanan ekonomi tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta struktur pembiayaan yang sehat dengan rasio utang luar negeri yang relatif rendah.
Selain itu, sektor perbankan tetap solid dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Sehingga mampu menopang stabilitas sistem keuangan nasional.
Pemerintah juga terus memperkuat bauran kebijakan untuk memitigasi berbagai risiko global. Dari sisi fiskal, penguatan APBN dilakukan melalui optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, serta refocusing anggaran ke sektor produktif.
Sementara itu dari sisi moneter dan sektor keuangan, koordinasi erat dengan Bank Indonesia dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi pasar dan penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah juga mempercepat penyaluran berbagai stimulus fiskal, termasuk bantuan pangan dan program perlindungan sosial, serta memperkuat ketahanan energi melalui implementasi program biodiesel B50 dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Di sisi lain, Pemerintah terus memperluas kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi diversifikasi risiko dan penguatan akses pasar. Berbagai perjanjian perdagangan seperti Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan ekspor dan memperkuat posisi RI dalam rantai nilai global.
Selain itu, penguatan kerja sama bilateral, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia, turut mendukung ketahanan energi, industri, serta stabilitas ekonomi nasional.
Pada sektor energi, pasokan minyak mentah dan LPG diamankan melalui skema G2G dan B2B dengan rencana pengembangan kontrak jangka panjang, infrastruktur penyimpanan, serta penjajakan kerja sama nuklir dan mineral.
Di bidang industri, kedua negara mendorong penguatan manufaktur dan hilirisasi sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Rusia juga berkomitmen untuk mendukung kepentingan strategis Indonesia, termasuk dalam hal aksesi ke BRICS dan konsultasi isu global.
Sementara kerja sama ekonomi diperluas melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan pendalaman kerja sama moneter guna memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara.