RI Absen di Pemakaman Ali Khamenei, Politik Luar Negeri Dikritik: Indonesia Penakut

Suara.com - Ketidakhadiran delegasi resmi tingkat tinggi dari Pemerintah Indonesia dalam upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menuai kritik tajam. Keputusan Jakarta yang dinilai pasif tersebut memicu keraguan publik atas keteguhan korporasi diplomasi Indonesia dalam menjalankan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Kritik pedas salah satunya datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal.

Ia mengaku heran terhadap sikap dingin pemerintah yang tidak menyambut baik undangan resmi dari Teheran, padahal Ayatollah Khamenei wafat akibat aksi serangan militer yang dinilai melanggar hukum internasional.

Dino mengungkapkan bahwa otoritas Iran sebenarnya telah berupaya keras melobi Jakarta agar bersedia mengirimkan utusan khusus. Namun, respons yang diberikan dinilai sangat minim hingga akhirnya Indonesia hanya diwakili oleh perwakilan diplomatik setempat.

"Akhirnya, yang hadir hanya Dubes RI di Teheran—yang dianggap oleh Teheran sebagai sikap menyepelekan undangan ini," ungkap Dino dalam keterangannya di media sosial, Minggu (5/7/2026).

Dianggap Kontras dengan Negara Lain

Absennya perwakilan setingkat menteri atau kepala negara dari Indonesia dirasa sangat ironis. Pasalnya, sejumlah kekuatan regional dan global—termasuk negara-negara berpenduduk Muslim seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, Malaysia, Oman, Pakistan, hingga Bangladesh—tetap mengirimkan delegasi resmi mereka. Bahkan, Pakistan mengutus langsung presidennya ke Teheran.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sikap pasif Indonesia ini dinilai sebagai anomali. Dino mempertanyakan apakah arah kebijakan luar negeri Jakarta saat ini mulai didera rasa takut dan enggan berhadapan dengan tekanan politik dari Amerika Serikat.

Secara eksplisit, ia mengkritisi sikap Indonesia yang belakangan ini seakan makin takut dan tunduk dengan negara yang dipimpin Donald Trump.

"Apakah ini berarti polugri 'bebas aktif' kita mulai luntur karena Indonesia takut atau sungkan terhadap Amerika? Has 'Fear' become a factor in Indonesian foreign policy?" cetus Dino.

Di samping faktor geopolitik global, kolapsnya respons diplomasi ini ditengarai akibat buruknya manajemen birokrasi dan pengambilan keputusan di internal pemerintah.

Menurut Dino, kemacetan administratif di meja-meja birokrasi membuat tidak ada pejabat yang berani mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat.

Ia menyayangkan mengapa pemerintah tidak mengutus pejabat setingkat Wakil Menteri Luar Negeri bidang Dunia Islam, seperti Anis Matta, yang alih-alih ke Iran justru sedang melakukan agenda rutin di kawasan Asia Tengah.

Kehadiran utusan resmi di Teheran dianggap krusial sebagai pembuktian bahwa Indonesia berani menyuarakan hukum internasional dan menjaga hubungan persahabatan tanpa harus bersembunyi saat situasi sensitif terjadi.

Pembelaan Kementerian Luar Negeri

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI memastikan bahwa posisi Indonesia dalam upacara penghormatan tersebut tidak kosong.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah mengutus Duta Besar RI untuk Iran, Rolliansyah Soemirat, sebagai representasi resmi negara.

Yvonne menjelaskan bahwa Dubes RI telah hadir langsung dalam prosesi doa bersama di Grand Mosalla, Teheran, pada Sabtu (4/7/2026) pagi waktu setempat.

Pemerintah Indonesia menyatakan tetap mengapresiasi dan menghormati undangan yang dilayangkan oleh pihak Iran, serta memilih menugaskan kepala perwakilan diplomatik di Teheran sebagai bentuk kehadiran resmi negara.