REGIONAL:
Suara.com - Invasi Rusia ke Ukraina mendapat kecaman, akibat penyerang yang dilakukan ke fasilitas kesehatan.
Hal ini menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menduga adanya kejahatan perang yang dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
Badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mengatakan serangan terhadap fasilitas tersebut telah didokumentasikan.
Direktur Kedaruratan WHO Mike Ryan, dalam kunjungan mendadak bersama Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, saat konferensi pers mengatakan bahwa para pihak yang bertikai dilarang mengincar fasilitas kesehatan.
Akan tetapi, WHO telah mendokumentasikan bahwa ternyata sudah ada 200 serangan terhadap rumah sakit dan klinik di Ukraina.
"Serangan yang disengaja terhadap fasilitas kesehatan adalah pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan dengan demikian --berdasarkan investigasi dan kaitan serangan-- merupakan kejahatan perang dalam kondisi apa pun," kata Ryan.
"Kami terus mendokumentasikan sekaligus menjadi saksi atas serangan-serangan ini ... dan kami yakin bahwa sistem PBB dan Mahkamah Pidana Internasional beserta yang lainnya akan melakukan investigasi yang diperlukan untuk menilai niat jahat di balik serangan ini."
Rusia mengelak tudingan sebelumnya dari Ukraina dan Barat tentang kemungkinan kejahatan perang dan membantah telah menargetkan warga sipil dalam perang.
Menurut Ryan, 200 kasus itu tidak mewakili keseluruhan serangan terhadap fasilitas medis Ukraina melainkan hanya yang sudah diverifikasi oleh WHO.
Pemerintah Ukraina mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 400 serangan semacam itu sejak Rusia mulai menyerbu Ukraina pada 24 Februari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (5/5) mengatakan bahwa pasukan Rusia telah menghancurkan hampir 400 fasilitas kesehatan di Ukraina.
Saat konferensi pers yang sama, Tedros mengatakan, "Pesan saya untuk semua warga Ukraina adalah ini: 'WHO bersama kalian' ... Kami terus mendesak Federasi Rusia agar menghentikan perang ini."
Negara-negara anggota WHO pada Selasa (10/5) akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan resolusi soal Rusia.
Konsep resolusi itu mencakup kemungkinan penutupan kantor regional utama WHO di Moskow, menurut dokumen yang diperoleh oleh Reuters, Kamis lalu.
Rancangan resolusi tidak menyebut-nyebut soal sanksi yang lebih berat, seperti menangguhkan Rusia dari WHO ataupun membekukan sementara hak suaranya, menurut tiga sumber diplomatik dan politik.
Draf tersebut, yang sebagian besar dipersiapkan oleh diplomat Uni Eropa dan diajukan ke kantor regional WHO untuk Eropa pekan ini, menuruti permintaan Ukraina dan telah ditandatangani oleh sedikitnya 38 anggota lainnya, seperti Turki, Prancis, dan Jerman.
TERPOPULER
