Infografis
Ia menyoroti juga dugaan pemanfaatan petugas pendamping desa dari Kementerian Desa untuk menjadi tim pemenangan salah satu paslon.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan informasi yang diperoleh TKN tentang tidak diperpanjangnya surat keputusan atau SK terhadap petugas pendamping yang ogah mendukung paslon tertentu.
Selain itu, TKN turut menyinggung perihal surat suara yang sudah tercoblos paslon tertentu di Taiwan.
"Terkait kecurangan ini, tersebut ya, TSM tersebut, kami sudah melaporkan yang sudah resmi dilaporkan 41 laporan ke Bawaslu, 2 laporan ke dewan pers, 2 laporan ke komisi penyiaran Indonesia, 5 laporan ke DKPP, 5 laporan pidana ini tabelnya teman-teman ya, ada 41 laporan ya ke Bawaslu, termasuk yang terbaru itu terkait ya, mobilisasi ibu dharma wanita di Sulawesi Utara pakai surat Sekda, surat pejabat Sekda, sekretaris daerah agar menghadiri senam yang ternyata tanggal 17 Januari kemarin dihadiri oleh ibu calon presiden, istri dari calon presiden," tutur Habiburokhman.
Pemakzulan Jokowi
Kedua, mengenai skenario hitam penjegalan Prabowo-Gibran lewat isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ketiga, skenario hitam penjegalan dengan memproduksi berita bohong atau fitnah. Contohnya, kata Habiburokhman adalah lewat peredaran masif koran Achtung yang isinya memfitnah Prabowo. TKN mendeteksi koran tersebut sudah disebarkan secara masif, setidaknya di 20 kota besar di seluruh Indonesia.
Habiburokhman menegaskan pihaknya sudah membuat laporan ke kepolisian atas peredaran koran Achtung. Ia berujar laporan dibuat karena hal tersebut sudah masuk ke delik pidana, bukan lagi delik pemilu. Ia juga sudah memberikan instruksi agar jajaran tim kampanye daerah di 20 kota terkait melaporkan penyebaran koran Achtung ke kepolisian.
Singgung Mahalnya Biaya Pendidikan di Papua Barat, Anies: Ini Fenomena yang Harus Diselesaikan
Baca Juga: Prabowo-Gibran Mau Hapus Utang 8 Juta Petani-Nelayan RI: Dijamin Bank Tak Akan Rugi!
"Lalu ya, mereka juga menghembuskan berita bohong soal adanya menteri yang ingin mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Ada juga mereka menghembuskan berita ya, yang intinya ingin mengadu domba antara Prajurit TNI dengan masyarakat sipil," kata Habiburokhman.
