Suara.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi agar besaran angka dan prosentase ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diatur ulang direspons Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Ia berpendapat, seharusnya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dan ambang batas parlemen harus dihapus.
Fahri menyampaikan hal tersebut lantaran adanya ambang batas parleman dan presiden memunculkan jarak dengan rakyat.
"Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold, sebenarnya presidential threshold juga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," katanya, Minggu (3/3/2024).
Mantan Wakil Ketua DPR ini mengatakan bahwa segala bentuk ambang batas sebenarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi.
"Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda.
Fahri pun mengaku, tidak heran bila ada yang beranggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya.
"Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. (Antara)
Baca Juga: MPR: Tak Cuma Parliamentary Threshold, Presidential Threshold Juga Perlu Dikoreksi
