Suara.com - Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris menyebut, permohonan tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) hanya berisikan ocehan semata. Hal itu disampaikan Hotman usai mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon.
"Dalam sejarah karir saya, ini lah contoh surat permohonan sejenis gugatan yang paling mengambang," kata Hotman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).
Baca Juga:
Dibongkar di Sidang Sengketa MK, BW: Pj Gubernur Dicopot Gegara Prabowo-Gibran Kalah di Aceh
Sebabnya, dia menyebut 90 persen dari permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan tim AMIN ini berisi tentang dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos).
"Itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah dan sesuai dengan peraturan," ujar Hotman.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan bansos yang disampaikan tim AMIN bukan merupakan kewenangan MK dalam mengadilinya.
"Jadi, permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab dengan satu paragraf saja karena yang lainnya hanya ngoceh-ngoceh sana-sini," ucap Hotman.
"Bansos adalah sah. Jadi, permohonannya hanya lah ngoceh-ngoceh dan cengeng," tandas dia.
Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).
Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.
