REGIONAL:
Suara.com - Calon gubernur nomor urut 3 dalam Pilkada Jakarta Pramono Anung mengaku bakal kembali mendatangi sejumlah wilayah untuk menuntaskan persoalan yang pernah dikeluhkan warga.
Pramono mengatakan bakal hadir ke sejumlah titik kampanye, usai dirinya dilantik sebagai Gubernur Jakarta. Ia mengemukakan, lantaran hal tersebut termasuk dalam program 100 harinya setelah dilantik sebagai Gubernur Jakarta.
"Jadi dalam waktu 100 hari saya, saya akan berkunjung kembali ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang saya datangin,” kata Pramono, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).
Pramono mengungkapkan sejumlah wilayah yang akan didatanginya kembali yang meliputi Kampung Bayam; Kampung Tanah Merah, Plumpang; dan Kampung Akuarium l, Penjaringan, Jakarta Utara.
Selain itu, ia juga berjanji bakal segera mengurus persoalan-persoalan yang mendasar, seperti Kartu Jakarta Pintar, dan Kartu Jakarta Sehat.
"Persoalan Lansia, Difabel, kemudian juga urusan RT/RW adalah persoalan basic dasar yang ada di masyarakat," kata Pramono.
Kemudian masalah ijazah yang tertahan pihak sekolah karena siswa belum mampu melunasi tunggakan juga bakal diselesaikan sesegera mungkin oleh Pramono.
“Termasuk begitu banyaknya ijazah yang tertahan, yang saya akan putihkan kalau saya akan jadi gubernur, itu pasti akan saya lakukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) telah batal mengajukan sengketa atau perselisihan hasil pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi.
Sebab hingga batas waktu untuk mengajukan sengketa bagi peserta Pilkada Jakarta ialah Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB.
Dari pantauan Suara.com di Gedung MK, Jakarta Pusat, tidak terlihat tim hukum RIDO mendaftarkan gugatan sengketa secara offline maupun online.
Dengan begitu, pasangan RIDO resmi menerima kekalahan dari pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno (Doel) pada Pilkada Jakarta.
Sebagai informasi, peserta Pilkada bisa mengajukan permohonan sengketa ke MK paling lambat tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
Kemudian, MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa Pilkada yang diajukan oleh para peserta Pilkada 2024.
TERPOPULER
