REGIONAL:
Suara.com - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengungkapkan dari informasi yang dihimpun, Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang melakukan pendataan dan mengarahkan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden, diindikasikan perwira menengah.
"Saya baca juga pagi ini di media massa, bahwa perwira menengah, kalau dia tidak salah, dia mengaku bahwa itu dilakukan untuk mengetahui preferensi pemilih," kata Nelson di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (6/6/2014).
Namun, dia mengakui belum memiliki bukti otentik atas laporan tersebut. Sebab, masih dalam pengkajian Bawaslu.
"Barang bukti belum ada, masih katanya-katanya. Intinya, supaya ini tidak terus menerus menjadi pergunjingan, sebenarnya kalau berkenan Panglima TNI bisa membuat pernyataan terkait dengan ini," tuturnya.
Kendati demikian, Bawaslu mengaku tidak tinggal diam. Saat ini, kasus ini tengah didalami pihaknya.
"Ini masih minta keterangan. Dan kita juga minta pihak terkait untuk menelusuri. Tapi, kita akan minta keterangan dulu, karena ini kan merupakan area sensitif juga. Artinya kan ini jangan dibesar-besarkan lah," tuturnya.
Dia berharap, peristiwa seperti ini tidak terjadi di kemudian hari.
"Jangan lagi ada oknum-oknum lain meneruskan kerja-kerja seperti ini dari pihak manapun. Katakan lah kita tidak berpretensi mereka mendukung satu pasangan calon, tapi karena mereka itu tentara, ini bisa menimbulkan prasangka yang tidak bagus," tegas Nelson.
Sebelumnya, tim kuasa hukum pasangan nomor urut dua capres Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) melaporkan adanya dugaan keterlibatan TNI Babinsa yang mendata dan mengarahkan pilihan ke capres Prabowo Subianto dan cawapres Jusuf Kalla.
Laporan ini, berdasarkan informasi dari media yang memberitakan adanya tindakan Babinsa itu di kawasan Cideng, Jakarta Pusat.
TERPOPULER