Suara.com - Presiden serta Wakil Presiden (Wapres) terpilih 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) disebut akan lebih memprioritaskan pembenahan masyarakat pra-sejahtera, pada masa awal kepemimpinan mereka kelak. Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 di Pilpres 9 Juli 2014 lalu ini bahkan telah menugaskan tim transisi yang sudah dibentuk, untuk membahas masalah ini secara teknis hingga hal-hal terkecil secara detail.
Seperti disampaikan oleh salah satu Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Wijayanto, timnya akan menyiapkan kerangka kelembagaan yang salah satu di dalamnya adalah lembaga reformasi birokrasi, yang nanti modelnya dari atas ke bawah dan sebaliknya. Hal lain adalah menyiapkan kerangka kebijakan strategis, di mana di dalamnya muncul sesuatu yang baru terkait arsitektur kabinet, yang akan membicarakan struktur kabinet.
"Ada dua tugas utama, yaitu menyiapkan kerangka kelembagaan dan kebijakan yang strategis," kata Andi, sesaat setelah mengikuti sebuah diskusi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014).
Menurut Andi, hal terinci yang dibicarakan terkait tugas tim transisi itu adalah mengidentifikasi seluruh visi-misi Jokowi-JK dan mencari program-program real yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama warga pra-sejahtera. Sedangkan untuk kelembagaan, yang dibicarakan adalah lembaga kepresidenan sebagai lembaga utama dan proses reformasi birokrasi.
"Secara detail, dari kerangka kelembagaan terutama adalah lembaga kepresidenan, dan proses reformasi birokrasi secara keseluruhan dari berbagai sudut, baik itu dari atas maupun dari bawah. Sementara pada kebijakan strategisnya, kita akan menyiapkan dan mencari jalan keluar terkait dengan program yang real dan konkret, untuk menciptakan masyarakat pra-sejahtera menjadi sejahtera," tambahnya.
Andi juga menjelaskan bahwa timnya tidak pernah membicarakan nama-nama menteri yang akan duduk pada kabinet nanti. Menurutnya, hal tersebut merupakan "tabu" karena itu adalah hak prerogatif presiden. Pihaknya menurutnya hanya membahas hal-hal teknis, sehingga nanti dapat langsung dieksekusi oleh pemerintahan yang baru setelah dilantik.
"Kita tidak berbicara nominasi menteri. Itu hal yang 'tabu' untuk kami bicarakan. Itu merupakan hal-hal prerogatif. Kita hanya membicarakan hal-hal teknis terkait visi-misi Jokowi, untuk segera dikonkretkan dengan cepat dan matang," tutupnya.
